Kekhususan IKN Baru Masih Dibahas DPR
JAKARTA (7 Januari): Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN), Saan Mustopa mengatakan pemerintah mengusulkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dimulai pada semester pertama 2024. Usul itu tercantum dalam draf RUU IKN.
“Kalau draf RUU dari pemerintah, usul kepindahannya itu kan dimulai di semester pertama di 2024,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1).
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan, ketentuan tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Fraksi-fraksi di DPR mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam pemindahan tersebut.
“Apakah kalau 2024 itu sudah siap atau belum? Nanti kita bahas,” kata Saan.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan, poin lain yang menjadi perdebatan RUU IKN yaitu status kekhususan IKN. Terdapat sejumlah masukan terkait kekhususan tersebut.
Di antaranya, tidak ada pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) tingkat daerah di IKN. Khusus kepala daerah nantinya akan dipilih langsung oleh Presiden.
“Untuk kepala daerah di sana (Ibu Kota Negara yang baru) setingkat dengan menteri, diangkat oleh Presiden. Penganggarannya pun dari Pusat,” ujar Legislator NasDem itu.
Poin-poin tersebut, kata Saan, masih dalam pembahasan Pansus RUU IKN. Pansus bakal mendengar pendapat fraksi-fraksi.
“Nah kekhususan itu nanti akan kita bicarakan,” tambahnya.
Terkait kabar kunjungan kerja Pansus IKN ke Kazakhstan, Saan membenarkan. Kunjungan itu dilakukan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KPPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Salah satunya untuk melihat pengalaman pemindahan pusat pemerintahan.
“Jadi biar ada semacam perbandingan nanti kalau misalnya kita pindah ke sana (Kalimantan Timur). Cukup dengan apa yang dilakukan ke Kazakhstan saja. Jadi tidak ada ke tempat-tempat (negara) lain,” ujar Saan.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu mengaku tidak mengetahui rincian agenda kunjungan ke Kazakhstan tersebut. Pasalnya dia tidak ikut dalam rombongan.
“Saya juga belum mendapatkan update terkait dengan itu,” pungkasnya.
(Medcom/*)
