Pemangku Kepentingan Harus Punya Komitmen Kuat Realisasikan Janji
JAKARTA (2 Januari): Harapan dan optimisme masyarakat harus diimbangi komitmen kuat dari para pemangku kepentingan untuk merealisasikan rencana dan janji agar proses kebangkitan di sejumlah sektor dapat berjalan dengan baik.
“Tahun baru selalu saja menghadirkan optimisme dan harapan baru. Apalagi di tahun 2022 ini kondisi penyebaran Covid-19 relatif terkendali, yang membuka peluang kebangkitan di berbagai sektor pembangunan semakin besar,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/1).
Menurut Lestari yag akrab disapa Rerie, besarnya peluang di sejumlah sektor pembangunan, memberi harapan dan optimisme masyarakat yang terus meningkat.
Sepertidi sektor pendidikan tahun ini akan diterapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas berdasarkan capaian vaksinasi terhadap guru, tenaga kependidikan, serta warga masyarakat lanjut usia (lansia) dan level PPKM di daerah masing-masing sekolah.
Keberhasilan PTM di sejumlah daerah, tambah Legislator NasDem itu, diharapkan menekan ancaman learning loss akibat terganggunya proses belajar mengajar pada dua tahun terakhir di masa pandemi Covid 19.
Demikian juga, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan janji para politisi di parlemen yang akan menuntaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sudah bertahun-tahun berproses. Seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan FRUU Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Relatif terkendalinya penyebaran Covid-19 saat ini, tegas Rerie, seharusnya mampu mempercepat proses pembahasan sejumlah RUU, tanpa kendala teknis yang berarti.
Masyarakat, tambah Rerie, sangat berharap tuntasnya sejumlah RUU tersebut menjadi undang-undang dapat melindungi setiap warga negara dari ancaman sejumlah pihak yang ingin merampas hak-hak mereka. Namun, tegasnya, semua rencana dan janji untuk memperbaiki keadaan itu membutuhkan komitmen kuat untuk merealisasikannya.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem itu, pelaksanaan PTM di sejumlah daerah akan sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari setiap pemerintah daerah untuk terus meningkatkan vaksinasi para tenaga pendidikan di daerah tersebut.
Sementara itu kecepatan pembahasan sejumlah RUU untuk menjadi undang-undang, tegas Rerie, akan sangat bergantung pada komitmen kuat para pimpinan DPR untuk mendorong wakil rakyat di parlemen agar segera menuntaskan pembahasan sejumlah RUU tersebut.
Sehingga , kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, tahun ini merupakan ajang pembuktian apakah komitmen para pemangku kepentingan benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat atau hanya untuk kelompoknya semata.(*)
