a

June 2022

JAKARTA (29 Juni): Kekhawatiran atas ancaman krisis pangan menjadi alarm bagi manajemen pangan di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengusulkan dua langkah yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder pangan nasional. Pertama, kata Subardi, negara wajib mengontrol seluruh ekosistem pangan, mulai dari aspek fisik, seperti rantai pasokan, penawaran dan permintaan, maupun pemerataan harga. Kedua, peningkatan kapasitas produksi, termasuk perbaikan jaringan distribusi pangan hingga manajemen stok. “Bagi saya dua faktor itu akan menguji soliditas ekosistem pangan nasional,” kata Legislator NasDem itu saat

JAKARTA (29 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai industri makanan dan minuman nasional selama ini belum dioptimalkan. Hal ini terlihat saat gejolak situasi global yang menyebabkan rantai pasok pangan terganggu. Menurut Sugeng, dalam posisi seperti inilah harusnya industri makanan dan minuman dalam negeri bergerak optimal memenuhi kebutuhan pangan. "Kami mencatat situasi global sangat memprihatinkan akibat perang. Rusia dan Ukraina pemasok pangan dunia, termasuk China. Rantai pasok pangan dunia terganggu dan berpengaruh terhadap sektor-sektor lain," ungkap Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR

JAKARTA (29 Juni): Komisi II DPR RI bersama pemerintah sepakati pengisian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bersifat afirmatif. Nantinya, ASN di tiga provinsi baru tersebut diutamakan diisi orang asli Papua. "Jadi secara prinsip terkait pengisian ASN, baik calon PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) itu sudah memenuhi. Karena kita menggunakan select affirmative (pemilihan secara afirmasi)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Terkait batas

JAKARTA (29 Juni): Mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga akan melakukan uji coba penggunaan website MyPertamina atau aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Masyarakat yang hendak membeli BBM bersubsidi harus terdaftar pada aplikasi tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi terobosan tersebut agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.  Namun ia mengingatkan jangan sampai kebijakan ini menyulitkan masyarakat, karena harus menggunakan telepon pintar (smartphone). “Kebijakan harus mendaftar untuk membeli BBM bersubsidi

TERNATE (29 Juni): Perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat harus ditingkatkan mengingat banyak peninggalan bersejarah yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa terancam kelestariannya karena terkendala dalam perawatan. "Banyak peninggalan bersejarah yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa kurang terawat, karena kurang memadainya upaya pelestarian oleh para ahli waris peninggalan bersejarah itu," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat berkunjung ke Kesultanan Ternate dalam kunjungan kerjanya di Ternate, Maluku Utara, Rabu (29/6). Pada kesempatan itu Lestari yang biasa disapa Rerie diterima Muhammad Rizal Effendi, Fanyira Kadato Kesultanan Ternate, mewakil Lembaga

TERNATE (29 Juni): Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif memberi perhatian lebih terhadap langkah Dinas Pariwisata Kota Ternate untuk membentuk tim mengawasi perhotelan, penginapan, hingga restoran. Menurut Nurlaela, Pemkot Ternate seharusnya tidak lagi berada dalam tataran berwacana soal pembentukan tim untuk bertindak mengawasi hotel melainkan harus segera melakukan tindakan nyata. Pasalnya dia melihat situasi Kota Ternate saat ini sudah sangat rawan termasuk dalam perilaku remaja dan anak kaitan penyimpangan baik penggunaan lem hingga prostitusi online. "Kalau masih bicara akan bentuk tim kapan actionnya, sementara remaja

BEKASI (29 Juni): Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Bekasi menyapa dan menyambangi warga secara langsung dari pintu ke pintu dalam rangka membangun komunikasi dan membumikan gagasan Restorasi Indonesia. Ketua DPD NasDem Kota Bekasi, Aji Ali Sabana mengatakan kader NasDem Kota Bekasi secara konsisten membangun kedekatan emosional dengan warga. Salah satunya melalui kegiatan di wilayah Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan dengan target sasar 1.000 rumah warga. "Respon positif warga begitu tinggi dengan diterimanya para kader ketika melakukan kunjungan tersebut," kata Aji Ali Sabana dalam keterangannya, Rabu

JAKARTA (28 Juni): Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dalam pengambilan keputusan tingkat I. RUU tersebut dalam waktu dekat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Ketiga RUU itu adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Keputusan tersebut terjadi setelah Komisi II DPR melakukan Rapat Kerja Tingkat I dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI (Diwakilkan), Menteri Keuangan Sri Mulyani,

SEOUL (28 Juni):  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tengah mendorong peningkatan kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). "Saat ini kami sedang berada di Korea Selatan untuk mendorong peningkatan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dengan pemerintah Korea Selatan," kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi melalui telepon dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (28/6). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten

JAKARTA (28 Juni): Pemulihan industri penerbangan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Karena ini merupakan tonggak perekonomian. Hal tersebut disampai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto, terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Senin (27/6). "Banyak kegiatan masyarakat membutuhkan transportasi udara, tetapi karena mahalnya biaya (tiket), sehingga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Fadholi. Fadholi juga mengatakan, pandemi Covid-19 yang berjalan lebih dua tahun