a

January 2022

JAKARTA (19 Januari): Fraksi NasDem DPR RI terus memperjuangkan alokasi 5% dana desa untuk kepentingan operasional kepala desa. NasDem pun menagih janji pemerintah yang akan mengalokasikan 5% dana desa tersebut karena sebelumnya Presiden dan Menteri Desa sudah menjanjikan alokasi yang demikian. Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad M. Ali saat menerima audiensi Forum Kepala Desa Indonesia (FKDI) di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). “Fraksi NasDem mengingatkan kembali sekaligus menagih janji Presiden Jokowi dan Menteri Desa yang

JAKARTA (19 Januari): Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW hingga kelurahan diminta untuk aktif mengontrol dan mendisiplan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menanggapi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di DKI Jakarta. “Sekarang ini masyarakat sudah mulai lengah, jadi perlu ditingkatkan lagi 3T (Testing, Tracing, Treatment), terutama wilayah yang terdampak adanya varian Omicron. Jangan sampai kita kecolongan lagi,” ujar Nova, di Jakarta, Rabu (19/1). Percepatan vaksinasi dosis ketiga (booster) dikatakan Nova, menjadi langkah yang harus

JAKARTA (19 Januari): Menteri Pertanian RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo (SYL) meraih penghargaan atas capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian dan sektor produksi terbesar tahun 2021 dengan jumlah yang sangat besar. Penghargaan tersebut diberikan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan rasa terimakasihnya atas perhatian Menko Perekonomian terhadap jalannya program KUR Pertanian untuk mendukung upaya peningkatan pangan nasional yang telah bergulir selama beberapa tahun terakhir. "Kementerian Pertanian akan terus bekerja

JAKARTA (19 Januari): Jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat terus bertambah. Berangkat dari fenomena tersebut, Partai NasDem resmi membuka posko pengaduan kekerasan seksual yang berada di seluruh Indonesia. Dibentuknya posko ini menjadi wujud komitmen NasDem dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual di tanah air. Hal tersebut disampaikan Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat dalam pidatonya saat meresmikan posko pengaduan kekerasan seksual di kantor DPW NasDem DKI Jakarta, Selasa (18/1). Dalam acara yang berlangsung secara hybrid dan dihadiri daring oleh seluruh posko pengaduan kekerasan

JAKARTA (18 Januari): Partai NasDem secara resmi membuka posko pengaduan kekerasan seksual di setiap kantor DPW NasDem yang ada di seluruh Indonesia. Posko tersebut hadir guna membantu dan melindungi masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual. "Hari ini tepatnya 18 Januari 2022 NasDem secara resmi membuka 34 posko pengaduan kekerasan seksual di 34 provinsi di Indonesia di masing-masing kantor DPW NasDem di 34 Provinsi di Indonesia," kata Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP NasDem, Amelia Anggraini dalam acara peluncuran Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di DPW NasDem

JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menilai informasi terkait obat Covid-19 yang sudah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat, masih kurang disosialisasikan ke masyarakat. Nurhadi mengemukakan itu saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan POM, Penny Lukito, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Suharyanto, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Selain itu, Legislator NasDem tersebut meminta Ketua Satgas Penanganan Covid-19, agar karantina mandiri bagi pelaku perjalanan luar negeri tidak dijadikan sebagai ladang bisnis. "Saya harap karantina

Oleh Willy Aditya Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI   But we also believe in something called citizenship, a word at the very heart of our founding, a word at the very essence of our democracy,  the idea that this country only works when we accept certain obligations to one another and to future generations.   KUTIPAN di atas adalah bagian dari pidato Barack Obama dalam konvensi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat 6 September 2012. Pidato itu memberi gambaran tentang tanggung jawab warga negara untuk membuat pilihan atas terbangunnya pemerintahan yang

RUMBIA (18 Januari): Anggota Komisi X DPR RI, Tina Nur Alam menyerahkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) hasil aspirasinya kepada 2.276 pelajar tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (17/1). "Kita bersama-sama pemerintah untuk mewujudkan kemajuan pendidikan. Kita semua harus bergandengan tangan, koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, serta juga pihak swasta," kata Tina seusai menyerahkan beasiswa PIP aspirasi kepada perwakilan siswa di Rumbia, Bombana. Legislator NasDem itu menambahkan, pemerintah perlu memastikan seluruh anak usia sekolah bisa mendapatkan pelayanan

JAKARTA (18 Januari): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai pemerintah tidak mempunyai keseriusan dalam membuat vaksin Merah Putih. Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, dan Dirut PT Bio Farma, Honesti Basyir, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof Amin Soebandrio, Prof Herawati Sudoyo, dan drh Safarina G Malik, di Jakarta, Senin (17/1). “Kita bisa menyimpulkan pemerintah memang tidak niat membuat vaksin Merah Putih. Maka saya akan minta

JAKARTA (18 Januari): Tahapan baru pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus diikuti kesiapan para legislator dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan UU yang melindungi hak-hak dasar warga negara. "Saya bersyukur RUU TPKS bisa disepakati sebagai RUU inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna DPR hari ini. Tahap pembahasan berikutnya menuntut para legislator bersama pemerintah mampu memformulasikan masukan masyarakat ke dalam undang-undang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/1), menyikapi disepakatinya RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR dalam Sidang