a

December 2022

JAKARTA (31 Desember): Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan ujian kemandirian masyarakat dalam proses transisi menuju endemi Covid-19. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan proses tersebut berhasil. "Fase ini merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses menuju endemi Covid-19. Sangat diperlukan kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi masa transisi ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12). Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, meski kebijakan PPKM dicabut, pemerintah berharap masyarakat melakukan pencegahan dan deteksi dini secara

MEDAN (31 Desember): Garda Pemuda NasDem (GPND) Kota Medan mengirim bantuan mimbar untuk Masjid Islamiyah Kelurahan Lalang, Kecamaran Medan Sunggal, Kota Medan, baru-baru ini. Bantuan yang berasal dari Ketua DPD Garda Pemuda NasDem Kota Medan Habiburrahman Sinuraya itu diterima langsung Ketua BKM dan tokoh masyarakat setempat. Pada kesempatan itu hadir Bendahara DPD Garda Pemuda NasDem Kota Medan, Tyo Prasetyo mewakili Ketua GPND Kota Medan, Habiburrahman Sinuraya didampingi Ketua DPC GP NasDem Maimun dan Helvetia. "Karena mimbar merupakan ornamen penting dalam syiar sehingga kami ingin ambil andil untuk ikut

BANJARBARU (31 Desember): Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memanaskan mesin partai melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Hotel Grand Dafam Q Banjarbaru, Kamis (29/12). Kegiatan di penghujung tahun 2022 tersebut diikuti oleh sedikitnya 124 orang pengurus NasDem Kalsel dan delegasi DPD NasDem se-Kalsel hingga 45 anggota DPRD dari Partai NasDem tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ada di Bumi Lambung Mangkurat itu. Rakorwil NasDem Kalsel dibuka langsung Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Kalimantan H. Syarief Abdullah Al Kadrie bersama Wasekjend Bidang Pemenangan Pemilu

JAKARTA (31 Desember): Ketua Bidang Hubungan Legislatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Atang Irawan mengatakan, kekhawatiran menguatnya oligarki partai politik semakin tak terpatahkan dengan mencuatnya isu pemilu dengan sistem proporsional tertutup. "Sejarah buram eksistensi parpol yang kerap dipandang hanya elitis, birokratis dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri melalui skema konspirasi konfigurasi kepentingan elit partai menjadi momok yang menakutkan bagi civil society," tegas Atang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12). Bahkan, ujar Atang, lebih kritis lagi kandidasi dalam system electoral dengan model proporsional tertutup semakin mengaburkan rakyat untuk

JAKARTA (31 Desember): Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan, Yuwono Pintadi yang ikut melakukan uji materi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), status keanggotaannya di NasDem telah berakhir sejak 2019. Dengan begitu, kata Willy gugatan tersebut sifatnya pribadi bukan atas nama Partai NasDem. "Jika ada hal-hal strategis dan politis secara garis partai sudah jelas, kita menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Oleh karenanya jika ada orang yang mencatut Partai NasDem atas kepentingan tertentu jelas ini melanggar kebijakan partai," ujar Willy

JAKARTA (30 Desember): Sejumlah sektor penting dalam pembangunan harus mampu beradaptasi dalam perubahan yang cepat. Disrupsi akibat ancaman bencana alam dan pandemi harus menjadi bagian pertimbangan dalam pembuatan kebijakan berkelanjutan di masa datang. "Segera evaluasi pelaksanaan kebijakan di sejumlah sektor untuk dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan yang lebih baik pada 2023," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/12). Salah satu yang mempengaruhi sejumlah kebijakan beberapa tahun terakhir, ujar Lestari, adalah pandemi Covid-19 dan kondisi sejumlah wilayah Indonesia yang rawan bencana alam. Baca juga:

JAKARTA (30 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) fokus membasmi mafia tanah. Pasalnya, laporan masyarakat terkait mafia tanah sangat masif selama 2022, yakni mencapai 600 lebih laporan melalui sarana aduan khusus. “Jadi di 2023, saya minta Kejagung berkolaborasi dengan beberapa lembaga terkait untuk berantas habis mafia tanah ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (29/12). Legislator NasDem itu menambahkan keberadaan mafia tanah itu sangat meresahkan. Selain membuat rasa ketidakadilan, mafia tanah dinilai mengganggu kelancaran pembangunan dan kepastian investasi di Indonesia. "Jangan

WAIKABUBAK (30 Desember): Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Waikabubak di Desa Soba Wawi, Kecamatan Loli, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (29/12). Ratu Wulla disambut Kepala Lapas Waikabubak, Yohanis Varianto dengan penyematan kain tenun khas Sumba Barat. Bahkan Varianto memberikan kesempatan kepada Ratu Wulla untuk menyapa langsung seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Waikabubak serta mengajak melihat langsung area bimbingan kerja (Bimker) Lapas Waikabubak. “Saya sangat mendukung program Kalapas dengan pembangunan

JAKARTA (30 Desember): Wakil Ketua DPR RI, Rachmad Gobel bersama Badan SAR Nasional (Basarnas) melakukan pemantauan via udara untuk melihat kondisi cuaca dan situasi lalu lintas di Jakarta dan Banten, pada Jumat (30/12). “Ada peringatan dari BMKG tentang kondisi cuaca pada hari-hari ini, karena itu sebagai wakil rakyat saya memantau kondisi cuaca dan lalu lintas menjelang tahun baru,” kata Gobel seusai peninjauan tersebut. Pada Jumat pagi Gobel menumpang helikopter dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ia didampingi Sestama Basarnas, Abdul Haris Achda, dan Mayjen TNI (Purn) IGK

JAKARTA (30 Desember): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI Willy Aditya menegaskan, wacana untuk kembali ke pemilu sistem proporsional tertutup adalah kemunduran berdemokrasi. Hal tersebut hanya ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dalam kehidupan politik. “Demokratisasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang. Yang terjadi pada sistem pemilu jika benar kembali ke sistem proporsional tertutup maka terjadi kemunduran luar biasa. Selain menutup peluang rakyat untuk mengenal caleg, rakyat juga dipaksa memilih “kucing dalam karung,” ungkap Willy