NasDem Apresiasi Seleksi CPNS Sumut tak Terindikasi Curang
MEDAN (20 Desember): Anggota Komisi II DPR RI, Jacki Uly mengapresiasi pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) yang tidak terindikasi adanya kecurangan dan berjalan dengan baik.
Legislator NasDem itu mengatakan, memang ada potensi kecurangan pada seleksi CPNS pada umumnya, karena formasi yang dibutuhkan hanya beberapa orang yang terseleksi, namun pelamarnya mencapai jutaan.
“Paparan BKN menjelaskan bahwasanya Provinsi Sumut dalam seleksi penerimaan CPNS tidak terindikasi kecurangan. Dengan demikian untuk ke depan diharapkan terus adanya peningkatan dalam proses seleksi tahapan-tahapan berikutnya,” kata Jacki seusai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumut, Jumat (17/12).
Jacki mendorong seleksi penerimaan CPNS Kota Medan sebagai percontohan bagi daerah lainnya.
“Seperti diketahui Medan merupakan kota yang cukup maju dibandingkan daerah-daerah lain, sudah seharusnya dapat menjadi role model (percontohan),” tambahnya.
Jacki juga mengatakan dengan banyaknya jumlah pelamar CPNS, sehingga memerlukan seleksi yang luar biasa, dengan penuh ketelitian dan kejujuran dari panitia terhadap peserta yang mengikuti tes.
“Guna melihat tidak adanya kecurangan, bisa diamati pada hasil tes akhir. Termasuk nantinya bisa dilihat apakah para CPNS yang terpilih memiliki kompetensi atau tidak dengan formasi yang dipilihnya,” tandasnya.
Di sisi lain Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu juga mengapresiasi proses kerja Panitia Seleksi (Pansel) CPNS Sumut yang tidak ditemukan kecurangan pada seleksi CPNS tahun 2021.
“Lebih lagi para pansel masih terbilang sangat muda, sudah bekerja secara baik. Tidak seperti halnya daerah-daerah lain yang ditemukan adanya kecurangan. Hal tersebut terungkap karena adanya aduan kepada Komisi II DPR RI,” pungkasnya.
Kepala Kantor Regional VI BKN Sumut, Aidu Tauhid menjelaskan, pihaknya sudah mengaudit trail terhadap 2,3 juta peserta seleksi CPNS di Sumut dan tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan.
“Audit trail adalah aktivitas yang kita lakukan untuk melihat seluruh aktivitas peserta selama pelaksanaan mengikuti seleksi CPNS. Dan untuk Sumut kami betul-betul tidak menemukan satupun yang terindikasi kecurangan. Semua dilakukan dengan waktu yang sangat normal, dan nilai juga tidak ada yang luar biasa. Jadi bisa diyakini tidak ada kecurangan. Kami berbicara dengan data apa adanya, yang kami temukan dari seluruh aktivitas peserta,” ungkap Aidu.
Seleksi penerimaan CPNS tahun 2021 di Sumut dilaksanakan di 20 kabupaten dan 5 kota. Ke-20 kabupaten yang membuka penerimaan CPNS adalah Langkat, Deliserdang, Serdangbedagai, Karo, Tapanuli Tengah, Asahan, Toba, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Mandailing Natal, Batubara, Padanglawas, Padanglawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Nias, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara. Sedangkan lima kota penerima CPNS adalah Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kota Tebingtinggi dan Kota Padangsidempuan.
Sedangkan delapan kabupaten/kota lainnya beserta Pemprov Sumut tidak membuka formasi penerimaan CPNS pada tahun ini, namun menerima PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). (dpr.go.id/*)
