a

RUU PDP Terganjal Kebekuan Komunikasi Legislatif-Eksekutif

RUU PDP Terganjal Kebekuan Komunikasi Legislatif-Eksekutif

JAKARTA (12 Desember): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk segera dirampungkan sebagai pengingat bagi eksekutif dan legislatif.

“Menurut saya ini merupakan pengingat agar pihak pemerintah dan kami di DPR segera menemukan solusi untuk meloloskan RUU PDP,” ungkap Farhan, Sabtu (11/12).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung-Kota Cimahi) itu menegaskan, pembahasan RUU PDP yang terkesan ‘jalan di tempat’ karena komunikasi politik antara Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dan Panja Pemerintah mengalami kebekuan, terutama terkait beberapa aspek.

“Maka dari itu saya berusaha terus agar kebekuan itu segera cair,” ujar dia.

Legislator NasDem itu mengungkapkan sejumlah poin kebuntuan pembahasan RUU PDP, seperti otoritas perlindungan data (OPD) dan kewenangannya, ketentuan pembentukan, harus disesuaikan dengan semangat reformasi birokrasi, serta ketentuan pembentukan Dewan Pengawas Perlindungan Data.

Menurut Farhan, berbagai kendala pembahasan tersebut harus segera diselesaikan. Apalagi, pimpinan DPR telah memberikan waktu tambahan pembahasan RUU PDP.

“Setelah Badan Musyawarah DPR menyetujui perpanjangan pembahasan, maka baru akan masuk masa persidangan 10 Januari 2022,” pungkas Farhan.

(medcom/*)

Add Comment