Fraksi NasDem-Amanat Tolak APBD-P 2021 Provinsi Gorontalo
GORONTALO (21 Agustus): Ketua Fraksi Partai NasDem Amanat (NasDem-PAN) DPRD Provinsi Gorontalo, Yuriko Kamaru bersama anggota fraksinya, memilih walk out saat agenda pembahasan pengesahan APBD-P 2021 yang digelar, Kamis (19/8).
Yuriko Kamaru menilai, ada beberapa anggaran besar diletakan pada hal-hal yang bukan menjadi skala prioritas daerah atau peruntukan anggaran tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Terlebih di situasi pandemi Covid-19 saat ini di Gorontalo.
“Pengadaan tanah belasan miliar, pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD di APBD Perubahan kurang etis di tengah rakyat lagi kesulitan. Hal ini menunjukkan minimnya empati pimpinan daerah terhadap kondisi masyarakat,” ungkapnya.
Legislator NasDem Gorontalo itu mengatakan, saran dan masukkan Fraksi NasDem Amanat dalam pandangan fraksi pada saat rapat paripurna pembicaraan tingkat I pembahasan Ranperda APBD-P tahun anggaran 2021, tidak diindahkan dalam agenda pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dengan adanya masa pandemi ini tentunya angka pengangguran dan kemiskinan mengalami kenaikan. Sebaiknya anggaran perubahan itu berpihak kepada rakyat, terutama untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Gorontalo.
Anggota Fraksi NasDem Amanat, Lolly Yunus juga meminta pemerintah fokus memperhatikan pemulihan ekonomi bagi sektor kehidupan masyarakat, karena itu adalah hal yang mendasar pada kondisi sekarang. Sedangkan pengadaan tanah puluhan miliar dan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan Dewan tidak terlalu penting.
“Kami menolak mobil dinas pimpinan dewan dan juga pengadaan tanah belasan miliar di APBD-P, karena momentumnya tidak pas. Kasihan rakyat lagi susah karena kondisi pandemi,” tegas Lolly Yunus.
Tingginya kenaikan belanja modal pada APBD-P Provinsi Gorontalo diharapkan Fraksi NasDem Amanat jangan dulu dilakukan, sebab kondisi ekonomi rakyat sangat sulit.
Fraksi NasDem Amanat berharap pemerintah memperhatikan sektor UMKM untuk mendapatkan program pemberdayaan sebab kurang lebih 29.000 UMKM di Provinsi Gorontalo mengalami keterpurukan.(Alfian/*)
