Pemkot Ternate Harus Fokus pada Hak Dasar Masyarakat
TERNATE (20 Mei): Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, menggelar Rapat Koordinasi Forum Kemitraan Kota Ternate bersama BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Kota Ternate, Kamis (20/5).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif tersebut, hadir anggota DPRD Kota Ternate, Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit swasta, Pemerintah Kota Ternate, serta BPJS Kesehatan.
Nurlaela mengungkapkan data integrasi jaminan kesehatan yaitu masih ada 1.935 orang miskin di Kota Ternate yang belum mendapatkan kartu jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Peserta yang sudah terintegrasi sebanyak 12.640 orang dan yang belum sebanyak 1.935 orang. Kami perlu mengingatkan Pemkot Ternate dan seluruh stakeholder bahwa pelayanan kesehatan ini urusan wajib dan hak masyarakat sesuai Undang-Undang Dasar dan seluruh aturan teknisnya," kata Nurlaela.
Selain itu, dalam rencana jangka panjang menengah daerah (RJPMD) Kota Ternate tahun 2024, Kota Ternate sudah harus masuk Universal Health Coverage (UHC). Dari jumlah total penduduk Kota Ternate yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional (JKN) atau KIS yaitu 20%.
Legislator NasDem Kota Ternate itu juga menilai saat ini terlalu berbelit-belit urusan pendataan. Ia mengungkapkan, paling sering menemukan masyarakat Kota Ternate yang tidak punya BPJS kesehatan. Ini karena lemahnya pendataan.
"Kami mendorong agar pemerintahan Tauhid-Jasri (Wali Kota-Wakil Wali Kota Ternate) perlu lebih menyederhanakan seperti Kota Surabaya sehingga tidak banyak kartu, tapi semua terintegrasi dalam kartu tanda penduduk (KTP)," katanya.
Dengan KTP saja, lanjut Sekretaris DPW NasDem Maluku Utara itu, masyarakat mendapat semua pelayanan, baik kesehatan, pendidikan, bansos, keluarga harapan, UMKM dan lainnya.
"Semuanya mudah terintegrasi hanya dalam satu kartu tapi multi fungsi," imbuhnya.
Nurlaela juga mendorong Pemkot Ternate ke depan untuk tidak terlebih dahulu sibuk dengan urusan infrakstruktur multiyears.
"Pemkot Ternate fokus saja kepada hak-hak dasar dan pelayanan wajib kesehatan masyarakat, dengan melakukan kolaborasi dan terobosan menggunakan sistem teknologi pendataan digital," tegasnya.(RO/*)
