a

NasDem Kembali Usulkan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

NasDem Kembali Usulkan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

JAKARTA (11 November): Dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 tidak menyurutkan perjuangan Partai NasDem untuk memasukkan kembali RUU itu ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengatakan, seluruh anggota Fraksi NasDem DPR RI yang berjumlah 59 orang telah siap menandatangani sebagai pengusul RUU PKS tersebut. 

Fraksi NasDem DPR, lanjut Taufik, menghendaki RUU itu tidak hanya menjadi usulan partainya, melainkan bisa menjadi usulan lintas fraksi mengingat urgensinya. Untuk itu, dia sudah melakukan lobi dan komunikasi lintas fraksi agar dapat bersama-sama mendukung RUU tersebut.

"Fraksi NasDem mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini masuk di Prolegnas Prioritas 2021 karena belum ada payung hukum sebagai jaminan atas perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia" tegas Legislator NasDem tersebut. 

Selain itu, kata wakil rakyat dari dapil Lampung I (Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu,Tanggamus dan Lampung Barat) tersebut, tkurangnya kesadaran masyarakat dan adanya anggapan kekerasan seksual sebagai aib sehingga korban atau keluarganya ragu untuk melaporkan peristiwanya menjadi hal yang perlu diluruskan dalam RUU ini.

"Fraksi NasDem juga sudah berkomunikasi dengan jaringan masyarakat sipil dan Komnas Perempuan. Karena itu naskah akademik dan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah hasil perumusan bersama dengan jaringan masyarakat sipil Indonesia" imbuhnya. 

Fraksi NasDem, kata Taufik Basari, juga membuka altenatif judul selain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni RUU Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang bisa disingkat menjadi RUU PKKS atau RUU Pungkas, agar terdapat kebaruan dalam prosesnya. Kebaruan itu, lanjutnya, penting supaya tidak berkutat pada perdebatan yang sama seperti periode lalu.

"Kita juga mendorong agar pembahasan dapat dilakukan di Baleg bukan di Komisi VIII DPR karena isunya adalah lintas komisi" tambahnya. 

Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga terkait bagaimana korban berpotensi mengalami viktimisasi berganda ketika berhadapan dengan hukum, kurangnya sensitifitas aparat dalam menangani kasus kekerasan seksual termasuk adanya karakteristik khusus pada kasus kekerasan seksual yang mesti ditangani secara khusus pula. 

Taufik menuturkan sebenarnya pembahasan awal RUU PKS pada Desember 2019 merupakan usul inisatif anggota Fraksi NasDem. Tetapi setelah rapat paripurna DPR, pimpinan Komisi VIII DPR meminta agar RUU tersebut diubah statusnya menjadi usulan Komisi VIII DPR. 

“Jika saja kemarin statusnya masih usul inisiatif anggota, tentu lebih mudah bagi kami untuk mengawal agar tidak dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas karena bisa kami kawal langsung,” kata Taufik. 

Legislator NasDem asal Lampung I inipun berharap dalam memasukkan kembali RUU P-KS ke dalam Prolegnas 2021 tidak ada halangan dan hambatan yang berarti. Apalagi, tambahnya, dukungan publik semakin besar terhadap RUU tersebut.

Selain mendorong RUU PKS sebagai usulan prioritas di Prolegnas 2021, NasDem juga menjadi pengusul inisiatif RUU tentang Perubahan UU Advokat. Sedangkan untuk RUU yang telah masuk Prolegnas 2020 yang belum selesai prosesnya akan didorong kembali untuk menjadi prioritas di tahun 2021 yakni RUU Pendidikan Kedokteran yang sebelumnya sudah selesai diharmonisasi di Baleg tetapi Fraksi NasDem sebagai pengusul menarik kembali untuk penyempurnaan rumusan. Selain itu RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, yang bersama-sama dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang telah selesai di Baleg tetapi belum juga dibawa ke rapat paripurna oleh pimpinan DPR. 

“Kamis besok, tanggal 12 November 2020 dijadwalkan ada evaluasi Prolegnas 2020 dan pembahasan Prolegnas 2021. Mudah-mudahan RUU-RUU yang kita perjuangkan ini dapat masuk menjadi prioritas,” tegasnya. (RO/*)

Add Comment