a

DPR akan Serius Bahas Industri Berbasis Kayu Olahan

DPR akan Serius Bahas Industri Berbasis Kayu Olahan

SURABAYA (9 Oktober): Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmad Gobel bersama anggota DPR RI di komisi terkait akan serius membahas industri berbasis kayu olahan yang potensinya sangat besar. Bukan saja untuk meraup devisa, tetapi juga peluang menyelamatkan lapangan kerja dan industri berbasis budaya yang berkualitas.

Seperti diketahui, kalangan industri mebel dan kerajinan meminta kementerian terkait menghilangkan ego sektoral agar tidak menekan kelangsungan hidup sektor industri tersebut. 

"Kewenangan yang dimiliki harusnya disinergikan, menjadi kekuatan meningkatkan nilai tambah industri nasional. Bukan menjadi penghambat di tengah kerja keras Presiden Joko Widodo dalam memulihkan ekonomi nasional di era pandemi Covid-19," ujar Gobel saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah pusat industri di Jawa Timur, pekan lalu.

Legislator Partai NasDem itu menambahkan, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) berkomitmen meningkatkan ekspor mebel dan kerajinan hingga 100% dalam lima tahun mendatang. Peluang ini tidak boleh disia-siakan. Pemerintah, DPR, serta pelaku industri harus bersinergi memanfaatkan momentum peluang ekonomi pasca krisis pandemi Covid-19.

“Kita harus menghilangkan berbagai kendala regulasi, minimal meninjau ulang hal-hal yang menghambat. Jangan sampai  keunggulan kompetitif maupun komparatif itu justru untuk memperkuat produsen negara pesaing,” kata anggota DPR RI dari dapil Gorontalo itu.

Sebelumnya, dalam sesi dialog, Presiden Direktur PT Integra Indo Cabinet Tbk, Halim Rusli yang juga pelaku industri mebel mengatakan, pemerintah harus meninjau kembali regulasi yang menghambat seperti aturan impor bahan baku penolong. 

"Pasalnya, kapasitas dan kemampuan industri bahan baku penolong dalam negeri belum mampu mendukung kebutuhan industri mebel dan kerajinan. Dampaknya akan sangat merugikan,’’ tegas Halim.

Ia menuturkan, bukan hanya membuat pelaku industri kelimpungan memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor tepat waktu, regulasi yang ada juga menimbulkan konsekuensi kenaikan biaya produksi sehingga mengerus daya saing.

Padahal, peluang industri mebel dan kerajinan sangat besar  untuk meraup nilai ekspor hingga US$5 miliar. Sejumlah pelaku industri ini, telah mampu memenuhi permintaan merek dunia dengan volume ekspor masing-masing berkisar 300-700 peti kemas per bulan.

“Regulasi impor tersebut membuat kami terpaksa kesana-kemari mencarinya seperti seperti baja, kain, dan keramik yang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Ironinya, bahan baku ini tidak dibuat oleh industri dalam negeri. Kalaupun ada, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)-nya rendah dan secara kuantitas dan kualitas tidak memenuhi kriteria. Volume produksi rendah, desain yang tidak adaptif dengan pasar, dan harganya juga tinggi karena masih menggunakan bahan baku impor,” papar Halim.(dpr.go.id/*)

Add Comment