NasDem Minta Protokol Kesehatan Ditegakkan kepada Cakada
JAKARTA (10 September): Protokol kesehatan harus benar-benar ditegakkan kepada para calon kepala daerah (Cakada) yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020. Karena salah satu indikator kesuksesan pilkada kali ini adalah penyelenggaraan pilkada yang tidak menjadi pemicu penularan Covid-19.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Syamsul Luthfi, Kamis (10/9).
Menurut Legislator NasDem dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu, adanya penerapan reward dan punishment seperti yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri merupakan bentuk kebijakan untuk merespon perkembangan kondisi saat ini.
Sehingga masyarakat maupun pasangan calon kepala daerah menyadari bahwa pemerintah serius untuk mengadakan pilkada tanpa menghilangkan fokus pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Reward bisa berupa pemberian hadiah yang disesuaikan dengan tingkat kepedulian cakada maupun pemda setempat serta masyarakat akan penerapan protokol kesehatan. Hasil akhir dari evaluasi kegiatan yang dilakukan yakni tidak adanya penambahan jumlah penderita covid.
"Sedangkan pemberian sanksi bisa bertahap sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dimulai dari teguran, sanksi administratif hingga sanksi pidana seperti yang diatur dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 dan PKPU No. 10 Tahun 2020 maupun kewenangan Bawaslu untuk menerapkan aturan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah atau Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit hingga Pasal 212 dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hingga peraturan daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan," katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada empat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mematuhi protokol kesehatan pada pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020. Ke empatnya adalah Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Wakil Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Wakil Wali Kota, Ternate Abdullah Tahir.(MI/*)
