a

Komisi VII DPR Minta PLN Data Pembangkit yang Masih Tetunda

Komisi VII DPR Minta PLN Data Pembangkit yang Masih Tetunda

JAKARTA (26 Agustus): Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini, menyampaikan data pembangunan program 35.000 MW, 7.000 MW, dan pembangkit listrik yang masih tertunda secara rinci termasuk analisis penyelesaiannya dalam pemenuhan kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia untuk didalami Panja Listrik Komisi VII DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PLN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).

"Komisi VII DPR  mendukung upaya PT PLN (Persero) masuk ke sektor hulu energi primer batu bara dalam batas tertentu serta upaya peningkatan volume DMO (domestic market obligation) batu bara dengan batas harga yang wajar untuk menjamin keamanan ketersediaan kebutuhan batu bara sebesar 141 juta MT untuk PLTU pada tahun 2028," ungkap Sugeng.  

Legislator NasDem itu menambahkan, Komisi VII DPR juga mendukung upaya PT PLN (Persero) untuk mengupayakan DMO gas dalam menjamin keamanan ketersediaan energi primer gas untuk pembangkit listrik yang dikelola PT PLN (Persero) maupun IPP (Independent Power Producer).

Dalam RDP tersebut, Komisi VII mendesak Dirut PLN (Persero) untuk berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri LHK serta menyiapkan strategi dan kebutuhan investasi untuk perubahan teknologi pembangkit-pembangkit listrik dalam masa transisi dan pemenuhan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor P.15 tahun 2019.

Komisi  yang membidangi energi tersebut juga mendesak Dirut PT PLN (Persero) untuk menyampaikan progres transisi energi dan strategi yang inovatif untuk menjaring peluang investasi dalam pemenuhan target 23% bauran dari energi baru terbarukan pada tahun 2025.

Dirut PT PLN juga diminta menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara umum, upaya peningkatan pendapatan dan peningkatan efisiensi dalam menjamin keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir tahun 2021. 

"Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan progress negosiasi off take listrik dari IPP di masa pandemi Covid-19," kata anggota Fraksi NasDem DPR RI dari dapil Jawa Tengah VIII itu. (dpr.go.id/*)

Add Comment