Fraksi NasDem DPR Harapkan APBN Lebih Produktif dan Efisien
JAKARTA (19 Agustus): Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 mencapai 5,02% atau minus 0,15% dari tahun sebelumnya, tetapi masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang juga mengalami penurunan.
"Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum relatif baik, peningkatan kinerja ekonomi nasional masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian dan kini semakin berat mengingat kondisi perekonomian global yang belum stabil," ujar Fauzi Amron, juru bicara Fraksi NasDem DPR RI saat membacakan pandangan fraksi tentang RUU Pertanggungjawaban APBN 2019 dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).
Melihat kondisi tersebut, Fraksi NasDem mendorong agar APBN lebih produktif dan efisien sehingga lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, anggota Komisi XI DPR RI tersebut juga berharap tingkat inflasi dapat terkendali dan menjaga konsumsi masyarakat agar tetap stabil serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Setelah mencermati RUU Pertanggungjawaban APBN 2019, Fraksi NasDem berpendapat bahwa pemerintah telah berupaya secara cermat dan hati-hati dengan tetap memperhatikan situasi pandemi dan ketidakpastian ekonomi," ujar Legislator NasDem dari dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I tersebut.
Namun Fraksi NasDem juga memberi catatan penting atas RUU tersebut. Di antaranya realisasi pendapatan negara 2019 sebesar Rp1.966 triliun. NasDem berpandangan bahwa pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan bangsa. Oleh karena itu pemerintah harus jelas dan terukur dalam membuat kebijakan fiskal dan target pajak dari melemahnya penerimaan pajak akibat pandemi.
Prestasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun atau sekitar 93% dari APBN 2019. Itu berarti prestasi belanja naik 4,3% dari tahun sebelumnya. Terkait kebutuhan belanja yang meningkat pemerintah diharapkan melakukan peningkatan kualitas agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Fauzi menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan melakukan monitoring kebijakan stimulus program pemulihan. NasDem juga meminta pemerintah menekan pengangguran dengan membuat kebijakan yang tepat sasaran.
"Dengan pandangan tersebut Fraksi Partai NasDem dapat menerima dan melanjutkan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang," tegas Legislator NasDem tersebut.
NasDem juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan refocusing anggaran sebagai langkah yang tepat dan tanggap untuk mengatasi permasalahan akibat wabah Covid-19 karena mengacaukan supply side dan demand side.(MI/HH/*)
