a

Pilkada bukan Bangun Kekuasaan, tapi Kehormatan Rakyat

Pilkada bukan Bangun Kekuasaan, tapi Kehormatan Rakyat

GORONTALO (8 Agustus): Pilkada Serentak merupakan sarana untuk mengaktualisasikan sikap politik tanpa mahar yang telah menjadi identitas Partai NasDem. Karenanya, seluruh pengurus dan kader Partai NasDem harus berpegang teguh pada apa yang telah menjadi marwah partai tersebut.

Hal itu dikemukakan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sulawesi, Rachmad Gobel, di sela pelaksanaan Rapat Kerja DPW Partai NasDem Gorontalo, di Gorontalo, Kamis (6/8). 

“Sejak didirikan hingga akhirnya Partai NasDem dipercaya rakyat dan menjadi partai besar seperti saat ini, berkat komitmen kader Partai NasDem terhadap gerakan perubahan yang menjadi semangat Restorasi Partai NasDem dalam mengisi pembangunan, serta konsistensi sikap politik tanpa mahar dalam membangun demokrasi yang bermoral dan bermartabat,” ungkap Rachmad Gobel.

Menurut Legislator NasDem asal Gorontalo itu, politik transaksional atau mahar politik, merupakan praktek buruk yang merugikan kepentingan rakyat dan merusak harkat dan martabat rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi.

Mahar politik, tambah Wakil Ketua DPR RI itu,  bisa dibilang sama dengan praktek sogok menyogok yang serumpun dengan praktek korupsi. Praktek yang telah membuat bangsa ini terpuruk dan jauh tertinggal dari kemajuan. Karena itu, NasDem menolak hal itu dengan keras dan tegas, tanpa neko-neko.

"Praktek mahar politik dalam Pilkada Serentak, merupakan potret rendahnya moralitas dan integritas dalam praktek politik. Akibatnya, demokrasi bukan lagi menjadi pesta bagi rakyat untuk berdaulat memilih calon pemimpin yang memiliki kompetensi dan kapasitas kepemimpinan yang baik, melainkan memilih calon pemimpin berpotensi korup karena lahir dari sebuah praktek politik transaksional," terang Rachmad Gobel.

Sudah bisa ditebak, tambahnya, pemimpin yang lahir dari sebuah proses komunikasi politik yang relatif korup seperti itu, akan menjalankan praktek pemerintahan yang berpotensi korup pula. Pemerintah yang abai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, lantaran pemerintahannya dipaksa bekerja untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Sehingga pembangunan menjadi stagnan dan jauh dari menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

“Itulah mengapa, pada pemilu legislatif kemarin, saya menolak keras praktek politik uang. Meski banyak yang mengingatkan bahwa saya tidak akan terpilih tanpa melakukan praktek itu. Hari ini telah saya buktikan. Berbagai lompatan dan terobosan bersama kementerian dan lembaga Pemerintah Pusat bisa kita lakukan, karena kita bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab moral atas amanah yang diberikan rakyat dengan tulus, meski tanpa praktik politik uang,” tegas Rachmad.

Terkait sikap Rustam Akili, salah satu kandidat calon Bupati dari Partai NasDem di Pilkada Kabupaten Gorontalo, Rachmad memberikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah ditunjukkannya dalam menjaga dan merawat spirit politik tanpa mahar yang telah menjadi komitmen Partai NasDem.

“Saya menaruh hormat yang setinggi-tingginya atas sikap politik kakak Rustam Akili terkait mahar politik. Ini menunjukkan kepada kita semua, bahwa Pilkada bukan sarana untuk membangun kekuasaan, tapi momentum untuk mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan rakyat, sebagai pemegang kedaulatan,” tutup Rachmad Gobel.

Di Pilkada Kabupaten Gorontalo, DPP Partai NasDem telah mengeluarkan rekomendasi kepada Rustam Akili, sebagai calon bupati yang akan diusung Partai NasDem. 

Saat ini Rustam Akili tengah membangun komunikasi politik untuk memenuhi selisih tiga kursi untuk bisa ikut dalam Pilkada Serentak. Partai NasDem sendiri telah memiliki empat kursi di DPRD Kabupaten Gorontalo. Sedangkan syarat pengajuan calon kepala daerah mensyaratkan dukungan sebanyak tujuh kursi.(RO/Alyun/*)

Add Comment