a

Polemik Pelibatan DPR Soal CSR BUMN Hanya Kesalahpahaman

Polemik Pelibatan DPR Soal CSR BUMN Hanya Kesalahpahaman

JAKARTA (7 Juli): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel meminta klarifikasi kepada pimpinan Pimpinan Komisi VII DPR RI terkait berita yang beredar mengenai permintaan anggota DPR agar dilibatkan dalam penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seusai pertemuan pada Senin (6/7) tersebut, dalam konferensi pers Rachmad Gobel mengatakan bahwa yang dimaksud anggota Dewan dengan meminta dilibatkan dalam penyerahan CSR BUMN Tambang di masa pandemi Covid-19, adalah dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan. 

"Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang MD3," ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem tersebut. 

Legislator NasDem itu mengatakan, tujuan dari pernyataan tersebut adalah untuk memastikan kontribusi BUMN Tambang terhadap CSR dapat berjalan baik.

“Supaya kontribusi dari BUMN Tambang pada masa pandemi Covid-19 ini berjalan dengan baik, tepat guna, dan tepat sasaran kepada pihak-pihak terkait atau masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan bahan rapat yang diserahkan mitra kerja kepada Sekretariat Komisi VII DPR pada saat RDP tersebut,” kata anggota DPR dari NasDem dapil Gorontalo itu.

Selain itu, kata Rachmad Gobel, pelibatan anggota DPR yang dimaksudkan tidak dalam bentuk uang atau pendanaan. 

“Tetapi dalam bentuk barang, seperti masker, hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, sembako, dan bantuan dalam bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing dapil,” jelasnya. 

Gobel juga menilai, polemik di masyarakat hanya kesalahpahaman. Untuk itu, penting dilakukan klarifikasi agar masyarakat mendapat informasi sebenar-benarnya. 

“Apa yang disampaikan Pimpinan Komisi VII pada saat RDP tersebut sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang diatur. Sehingga apa yang menjadi polemik di masyarakat, semata adalah kesalahpahaman karena keterbatasan informasi. Maka penting bagi Pimpinan DPR melakukan klarifikasi ini,” tutup Rachmad Gobel.  (*)

Add Comment