a

BPKH Harus Transparan Terkait Dana Haji

BPKH Harus Transparan Terkait Dana Haji

JAKARTA (7 Juli): Pasca pembatalan keberangkatan jemaah haji asal Indonesia, anggota DPR RI Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni mendesak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) transparan dalam pengelolaan uang jemaah. Hal tersebut disampaikan Lisda, saat rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Senin (6/7).

“Saya berharap agar BPKH lebih transparan dan profesional dalam mengelola dana haji,” tutur Lisda saat sidang.

Menurut anggota Fraksi NasDem dari dapil Sumatera Barat (Sumbar) I itu, transparansi tersebut merupakan suatu kewajiban, agar tidak lagi muncul kecurigaan dari publik terutama yang telah menyetorkan dana hajinya, dan juga diatur dalam Undang-Undang.

“Seperti yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, transparansi seharusnya menjadi pilar utama BPKH. Agar tidak ada lagi kecurigaan di masyarakat, karena dalam UU PKH (Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji) lembaga ini disebut sebagai badan hukum publik,” kata Legislator NasDem tersebut.

Lisda menambahkan, dana haji para jemaah yang telah disetorkan tentu akan menjadi perhatian publik, karena pembatalan keberangkatan haji asal Indonesia akan mengundang pertanyaan baru tentang pengelolaan dana tersebut.

“Ini harus dijawab secara transparan oleh BPKH. Dana haji yang mencapai Rp135 triliun tersebut seperti apa pengelolaannya, sehingga publik juga merasa aman dan percaya dana mereka dikelola oleh BPKH,” sambungnya.

Selain itu menurut Lisda, di tengah pandemi Covid-19, BPKH harus mampu memberikan terobosan terutama dalam hal kebijakan investasi dari dana haji agar memperoleh hasil yang signifkan.

“Tentu harus ada inovasi dan terobosan dari BPKH, terutama saat pandemi ini khususnya kebijakan investasi. Karena ini akan berpengaruh pada hasil dan pendapatan yang akan digunakan untuk operasional BPKH serta gaji pegawai,” pungkas Srikandi NasDem tersebut. (Bee/*)

Add Comment