Percepatan Industri 4.0 di Lima Sektor Industri Utama
JAKARTA (20 Mei): DPP Garda Pemuda NasDem (GP NasDem) menggelar webinar dengan tajuk “Kebijakan dan Kerangka Percepatan Industri 4.0 di Sektor Manufaktur terhadap Persaingan Global Pasca Covid-19”. Diskusi online yang digelar minggu lalu itu sebagai upaya GP NasDem yang ingin mencari landasan untuk memberi rekomendasi atas percepatan adopsi industri 4.0 di Indonesia.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian RI, Doddy Rahadi yang membuka diskusi itu mengungkapkan berbagai dampak pandemi Covid-19 bagi berbagai sektor industri di Indonesia.
Menurut data Kemenperin, ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan dari triwulan 1 2019 ke triwulan 1 tahun 2020 yang semula 5,07% (2019) menjadi 2,97% (2020) dan PDB menurun dari semula sebesar 4,08% (2019) menjadi 2,01% (2020).
“Industri yang paling terpuruk yaitu industri mesin dan perlengkapan serta industri furnitur yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 9,33% dan 7,23%. Sedangkan industri yang paling diuntungkan yaitu industri kimia, farmasi, dan obat tradisional serta industri alat angkutan yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,59% dan 4,64%. Namun, industri yang sebenarnya paling berkontribusi bagi PDB ialah industri makanan dan minuman,” jelas Doddy.
Doddy menyebutkan Kemenperin akan fokus pada lima sektor industri utama untuk “Making Indonesia 4.0” yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri automotif, industri kimia, dan industri elektronik.
Kelima industri tersebut diprediksi menyumbang 70% PDB industri, 65% ekspor industri, dan 60% pekerja industri.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi kemungkinan negatif dengan pola penanganan Covid-19 seperti saat ini dan kebijakan yang masih belum tertata rapi sehingga kebijakan industri masih belum terlihat efisiensinya.
“Revolusi industri dapat dilihat dari efisiensinya, dan efisiensi dilihat melalui teknologi. Semakin efisien suatu bangsa maka semakin maju negaranya. Saat ini Indonesia masih belum efisien. Level otomasi meningkat setiap tahun dengan penggunaan robot yang meningkat dan peran manusia yang berkurang. Adanya otomasi industri ini memiliki keuntungan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk produksi produk yang berkualitas. Sedangkan kelemahannya yaitu negara membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian tinggi sehingga mencari tenaga kerja menjadi semakin selektif,” tegas Legislator NasDem itu.
Martin mengatakan Indonesia masih memiliki level otomasi yang rendah. Keuntungan bagi Indonesia dengan level ini dapat menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya adalah efisiensi produktivitas yang rendah dan biaya operasional lebih tinggi.
“Saat ini, masyarakat sedang beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan roda perekonomian. Hal ini menyimpulkan bahwa literasi teknologi masyarakat harus ditingkatkan, sehingga bisa terjadi transformasi besar masyarakat dari workers/employee menjadi self-employed, yang membuat satu orang bisa bekerja di berbagai tempat,” lanjutnya.
Pengusaha yang juga perwakilan Bidang Kewirausahaan DPP GP NasDem, Rhesa Yogaswara menyebutkan, bisnis UMKM saat ini mengalami penurunan hingga 70% dibandingkan sebelum adanya Covid-19.
“Perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih difokuskan pada kebutuhan dasar (primer) dan produk kesehatan. Untuk kebutuhan lain, menjadi hilang karena penurunan daya beli masyarakat. Konsumen mempunyai ekspektasi tinggi untuk saat ini, ‘ingin sekarang, beli sekarang, gunakan sekarang’. Semua orang dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi dalam waktu cepat dan singkat. Perilaku konsumen saat ini diprediksi akan bertahan menjadi kebiasaan baru pasca Covid-19 atau biasa disebut the new normal”, kata Rhesa yang juga Vice President Qasa Strategic Consulting dan CEO Siner Tech ini.
Rhesa pun memberi usulan kerangka percepatan implementasi Industri 4.0 dari berbagai sisi antara lain sisi pemerintah, sisi investor (strukturisasi risiko yang terukur dengan risiko applicable), sisi tenaga kerja (data capture aman dan memberi insight untuk stakeholder), serta sisi perusahaan (sebagai garda terdepan inovasi pemasaran produk dan digitalisasi proses).
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman, berpendapat bahwa pemerataan distribusi makanan dan minuman sangat diperlukan, karena logistik yang tidak lancar akan sangat terasa dampaknya, terutama saat Covid-19 ini. Kelamnya keadaan ekonomi saat ini membuat investasi untuk industri makanan dan minuman baik luar negeri maupun dalam negeri mengalami penurunan.
“Adanya Covid-19 ini membuat terbentuknya kebijakan physical distancing sehingga memberi impact tertentu bagi industri makanan dan minuman yaitu produksi dan konsumsi terganggu. Beberapa kategori produk meningkat selama Work From Home (WFH), online market semakin meningkat persentasenya, dan rantai distribusi terganggu terutama makanan fresh (termasuk kegiatan ekspor dan impor). Persentase penjualan dari modern trade sebesar 26-27%, traditional market sebesar 73-71% dan online sebesar 1-2%, tetapi selama Covid-19 online market meningkat menjadi 500-600%”, katanya.
Berdasarkan hasil diskusi di atas, DPP Garda Pemuda NasDem melalui Kepala Bidang Kewirausahaan, Aaron Sampetoding, merekomendasikan kebijakan kerangka percepatan industri 4.0 di sektor manufaktur Indonesia, yang telah dipaparkan Rhesa.
“Perlu adanya forum khusus untuk gugus tugas (task force) sebagai wadah koordinasi tugas kerja bersama yang terdiri dari berbagai komponen antara lain komponen pemerintah, pengusaha, investor, perlindungan konsumen, dan learning & research center seperti universitas, dll. Selain itu, perlu diadakan peninjauan ulang untuk mempertajam sektor prioritas untuk percepatan implementasi industri 4.0 sesuai kebijakan Kemenperin yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri automotif, industri kimia, dan industri elektronik”, tutupnya.(RO/*)
