Reformasi Pendidikan harus Tetap Terukur
JAKARTA (5 Mei) : Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta agar refomasi pendidikan yang akan dilakukan pemerintah harus tetap terukur.
"Sebelum melakukan reformasi harus ada pemetaan semua permasalahan sektor pendidikan, sehingga hasil dari reformasi bisa diterapkan sesuai kondisi yang ada," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5), menyikapi rencana pemerintah yang akan melaksanakan reformasi pendidikan tahun depan.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, permasalahan sektor pendidikan yang saat ini dihadapi mencakup kualitas SDM guru, pembiayaan operasional sekolah dan mengembangkan local wisdom.
Lebih dari itu, tambah Legislator NasDen tersebut, kurikulum pendidikan harus bisa menjadi rujukan pedagogik yang mudah diimplementasikan oleh para guru, baik yang di perkotaan hingga pelosok desa.
Pengembangan sektor pendidikan, jelas Legislator Partai NasDem dari dapil Jawa Tengah II itu, harus dilakukan sesuai tahapan yang benar.
"Karena pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam mencetak SDM yang berdaya saing," jelasnya.
Apalagi sebelum terkena dampak wabah Covid-19, menurut Rerie, kondisi peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berdasarkan survei 2018 berada di urutan bawah.
PISA merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global.
Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada pada peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 – 15 tahun terakhir.
Dengan adanya gangguan wabah korona, menurut Rerie, perlu upaya yang lebih untuk memperluas jangkauan pemerataan pendidikan di Tanah Air.
Hikmah yang bisa diambil dari wabah Covid-19 di sektor pendidikan, menurut Rerie, adalah terbukanya mata kita bahwa sistem pendidikan nasional saat ini belum sepenuhnya mampu diakses dengan baik oleh semua siswa dari Sabang sampai Marauke.
"Karena belum ada kesetaraan dari sisi infrastruktur pendidikan dan kualitas guru di sejumlah daerah di Indonesia," ujarnya.(*)
