a

KPK Diminta Awasi Anggaran Covid 19 di Sumut

KPK Diminta Awasi Anggaran Covid 19 di Sumut

MEDAN (5 Mei): Di tengah wabah Covid 19, penganggaran dan pengelolaan anggaran tidak lagi melalui mekanisme pembahasan di DPRD seperti biasanya. Pasalnya, Perppu No.1 tahun 2020 memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah mengatur anggaran. Hal itu berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran negara dalam penanganan wabah Covid-19 ini.  

Kekhawatiran tersebut diungkapkan Ricky Anthony, anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai NasDem, Minggu (3/5).

"Jangan sampai bencana ini menjadi ajang korupsinya para pejabat kotor dan pengusaha hitam," katanya.

Ricky Anthony menceritakan hasil pengamatannya di lapangan bahwa masyarakat belum merasakan dampak nyata hasil kerja Pemprov Sumut dalam penanganan wabah Covid-19 di Sumatera Utara. 

Kinerja Pemprov Sumut, tambah Ricky, hanya sebatas memberi imbauan agar masyarakat berdiam diri di rumah. Sementara banyak masyarakat Sumut kini kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaannya.

"Masyarakat kita sudah frustrasi. Bisa jadi masyarakat Sumut ini mati karena kelaparan, bukan karena virus Corona. Jangan Sampai," tegas Legislator NasDem tersebut.

Ricky mengaku menyaksikan langsung di tengah masyarakat begitu banyak kejanggalan yang berindikasi terjadi tindakan penyalahgunaan. Seperti bantuan yang dijanjikan pemerintah tak kunjung sampai kepada masyarakat. Tambah lagi, masyarakat yang terdampak Covid-19 tidak masuk dalam data masyarakat penerima bantuan. Ironisnya lagi, data penerima bantuan yang diserahkan perangkat desa diminta untuk dikurangi, yang mengakibatkan perangkat desa menjadi takut untuk melakukan pendataan karena adanya batasan data penerima bantuan. 

"Saya berharap KPK turun langsung mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov Sumut dalam penanganan Covid-19. Jangan sampai anggarannya habis namun masyarakat di bawah ternyata kelaparan," kata anggota DPRD Sumut dari dapil Kabupaten Langkat dan Binjai itu.

Ricky mengatakan, kalau saja anggaran penanganan Covid-19 itu dibahas bersama di DPRD Sumut, jelas saran anggota DPRD Sumut agar penyaluran bantuan ke masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer. Karena, tambah Ricky, dengan sistem transfer tidak akan habis waktu dan biaya lagi untuk melakukan pengadaan sembako dan proses distribusinya.

"Jika bantuan kepada masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer, pengawasannya akan mudah dilakukan. Masyarakat yang menerima pun langsung dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing masing. Karena merekalah yang paling tahu kebutuhan mereka," kata Ricky.(*)

Add Comment