Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan

JAKARTA (14 Oktober): Perlu transparansi tata kelola vaksinasi Covid-19 agar masyarakat memahami dan yakin akan kemampuan vaksin tersebut dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap viris korona.

“Saat ini masyarakat bertanya-tanya bagaimana posisi Indonesia terkait pengadaan vaksin, kapan vaksin itu bisa diaplikasikan. Saat ini di tengah hiruk pikuk masalah omnibus law UU Cipta Kerja, soal ketersediaan vaksin Covid-19 memang menjadi harapan masyarakat untuk keluar dari krisis akibat pandemi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema ‘Vaksin Merah Putih : Tantangan dan Harapan’ yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar Duabelas, Rabu (14/10).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, menghadirkan Bambang Brodjonegoro, Menristek /Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia, Amin Soebandrio, Ketua Eijkman Institute for Molecular Biology, Ni Nyoman Tri Puspaningsih, Wakil Rektor Unair Surabaya/Ketua PUI-PT Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati Unair dan Neni Nurainy, Senior Project Integration Biofarma/Tim Peneliti Vaksin Covid-19, sebagai narasumber.

Selain itu juga menghadirkan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Hj Hasnah Syam, dan Ahmad Arif, Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, harapan masyarakat bahwa kehadiran vaksin Covid-19 akan menuntaskan banyak masalah saat ini membuat ekspektasi masyarakat terhadap vaksin tersebut sangat tinggi.

Karena itu, Rerie sapaan akrab Lestari, berharap sejumlah tahapan dalam proses menuju ditemukan dan diproduksinya vaksin bisa disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain itu, Legislator NasDem tersebut berharap, pemerintah juga mempersiapkan perencanaan yang matang untuk proses distribusi dan pengaplikasian vaksin Covid-19 produk dalam negeri itu.

Dengan sejumlah informasi tersebut, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, berharap masyarakat bisa menyikapi kondisi di masa pandemi Covid-19 ini dengan lebih bijaksana dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sedangkan Bambang Brodjonegoro menegaskan dalam kasus Covid-19 itu peluang terbesar untuk mencapai herd immunity adalah dengan pemberian vaksin.

Pengembangan vaksin, menurut Bambang, terutama menguji efektivitas dan safety. Meski begitu, menurut Bambang, pemerintah sudah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk memproduksi vaksin buatan dalam negeri–Vaksin Merah Putih-, selain Biofarma.

Bambang memperkirakan, baru pada kuartal III-IV 2021 Vaksin Merah Putih sudah dapat diaplikasikan ke masyarakat.

Dia juga sepakat bila pola komunikasi kepada masyarakat soal vaksin Covid-19 harus disampaikan dengan transparan dan cara yang tepat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat untuk mencegah keraguan.

Amin Soebandrio mengungkapkan, kapasitas produksi vaksin di dunia hanya 50% dari populasi penduduk dunia saat ini. 

“Dengan kondisi seperti itu kemandirian dalam produksi vaksin di dalam negeri sangat diperlukan,” ujar Amin.

Apalagi saat ini, tambah Amin, Indonesia termasuk negara dengan situasi serius dalam penyebaran Covid-19.

Senior Project Integration Biofarma, Neni Nurainy mengungkapkan, harga vaksin yang diproduksi di dalam negeri diupayakan terjangkau. Sehingga, upaya vaksinasi yang lebih luas bisa segera direalisasikan. 

Meski diakuinya tantangan untuk melakukan vaksinasi secara cepat dan meluas menghadapi sejumlah tantangan, antara lain masih adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin.

Di bagian akhir diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menegaskan, skeptisme yang terjadi di tengah proses pembuatan vaksin di dalam negeri diperlukan. 

“Tetapi bukankah optimisme juga bisa dibangun?” Saur menyarankan pemerintah perlu membangun optimisme.

Terkait harga vaksin Covid-19 dari Tiongkok, menurut Saur, seharusnya ada ruang untuk negosiasi karena uji tahap ke tiganya dilakukan terhadap masyarakat Indonesia.

Saur juga mengusulkan, kelompok prioritas penerima vaksin selain tenaga kesehatan dan petugas keamanan TNI/ Polri adalah kelompok masyarakat kurang gizi dan kelompok keluarga prasejahtera yang rawan terinfeksi virus.

“Upaya vaksinasi Covid-19 bisa mencontoh pemberian vaksin cacar di masa lalu yang dilakukan di sekolah-sekolah,” ujarnya.*

Written by 

Berita Serupa