NasDem Minta DKI segera Berlakukan PSBB
JAKARTA (7 April): Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, DKI Jakarta didesak segera memberlakukan status pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di seluruh wilayah Ibukota.
"Yang pasti DKI harus segera melaksanakan apa yang sudah disetujui oleh Menkes tersebut. Kalau bisa hari ini," kata anggota Fraksi NasDem DPR RI, Willy Aditya di Jakarta, Selasa (7/4).
Willy neminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tim tidak lagi menunda-nunda apa yang sudah di tangan. Jarak dari keluarnya PP sampai terbitnya peraturan menteri (Permen) sudah cukup lama. Sekarang pengajuan DKI sudah disetujui pejabat yang berwenang, yakni Menkes, maka segera berlakukan ketegori-kategori PSBB yang akan diterapkan di Jakarta.
"Ini sudah terlalu lama. Saya harap Pak Anies bisa cepat mengeksekusinya sesegera mungkin. Toh, sejak pengajuan, DKI pasti sudah menghitung apa saja yang akan diterapkan. Jadi dalam hemat saya, PSBB di DKI harus bisa diterapkan sesegera mungkin," kata Legislator NasDem tersebut.
Menurut dia, karena ini skala besar, maka DKI harus bisa memperjelas pembatasan yang sudah berlangsung sejauh ini, baik menambah skala waktu maupun derajat ketetapannya.
"Misalnya, libur sekolah diperpanjang lagi. Work from home (WFH) harus sudah menjadi perintah atau kewajiban bagi seluruh perkantoran di DKI. Pemprov sudah harus menyiapkan segala konsekuensi terkait dengan kewajiban ini. Termasuk jika ada yang melanggarnya," kata Willy.
Angkutan publik, tambah Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu, juga harus diatur sedemikian rupa sehingga tetap terjadi physical distancing di dalamnya, entah itu MRT, TransJakarta, KRL, dan lainnya. Dalam hal ini Willy menganjurkan agar jumlah armada dan waktu operasi tetap seperti biasa. Ini agar jika pun ada orang yang harus menggunakan angkutan publik, tetap terjadi jarak fisik antarpenumpang di dalamnya.
Termasuk angkutan umum antarkota antarprovinsi. Menurut Willy, DKI bisa mengajukan inisiatif agar di dalam angkutan umum antarkota antarprovinsi bisa diterapkan physical distancing. Ini jika larangan mudik tidak bisa diterapkan oleh Pemprov DKI.
"Jika bisa, lebih bagus jika mudik dilarang untuk sementara waktu," imbuhnya.
Dalam kegiatan sosial, lanjutnya, larangan berkumpul atau berkerumun harus diperjelas batas-batasnya. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Kegiatan apa saja yang masih boleh dan mana yang dilarang.
"Acara tabligh akbar saya kira sudah tidak boleh ada lagi, seperti halnya salat Jumat. Salat lima waktu juga mestinya bisa diatur safnya sehingga terjadi physical distancing. Demikian juga dengan teknis peribadatan agama lainnya. Syukur semua warga bisa diperintahkan untuk beribadah di rumah masing masing."
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini menekankan agar Pemprov DKI memberi perhatian lebih terhadap pasar tradisional.
"Saya kira Pemprov DKI harus segera merumuskan bagaimana agar meskipun pasar tetap buka, physical distancing terjadi. Terutama pasar tradisional. Kalau pasar swalayan relatif lebih bisa dan longgar. Pasar tradisional ini yang perlu perhatian khusus agar tidak malah menjadi ruang penularan secara masif," ucapnya.
Untuk kebutuhan tersebut, Pemprov DKI juga harus bisa bekerja sama dan mengoptimalkan tenaga keamanan yang ada.
"Jangan lupakan TNI. Optimalkan mereka. TNI punya apa yang disebut operasi militer selain perang (OMSP). Di momen seperti inilah OMSP bisa dioptimalkan," ungkapnya.
Sosialisasi atas pemberlakuan PSBB, kata Willy, menjadi aspek yang perlu diperhatikan Pemprov DKI agar semua warga DKI tahu dan paham mengapa ada PSBB dan apa saja konsekuensinya jika terjadi pelanggaran terhadapnya.(*)
