a

Pemerintah Buka Ruang Aspirasi Terkait Putusan MK

Pemerintah Buka Ruang Aspirasi Terkait Putusan MK

JAKARTA (3 Maret): Pemerintah dan DPR membuka ruang aspirasi soal enam usulan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemilu serentak untuk menetukan model yang baik. 

"Dengan opsi yang diberikan MK, pemerintah dan DPR harus proaktif melakukan komunikasi terbuka kepada stakeholders demokrasi kita, baik akademisi maupun warga masyarakat umum sebagai jalan terang dalam menentukan pilihan model serentak yang dikehendaki bersama,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Syamsul Lutfhi, Senin (2/3).

Menurut Lutfhi, perbaikan pesta demokrasi saat ini layak dilakukan. Momentumnya pun tepat, yakni dengan berbekal putusan MK atas uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (7) UU No 10/2016 tentang Pilkada.

 "Saya mengapresiasi MK karena memberikan sejumlah alternatif model pelaksaan pemilihan umum serentak," katanya. 

Legislator NasDem Dapil Nusa Tenggara Barat II itu menyebutkan, pemilu dengan model lima kotak surat suara pada 2019 lebih banyak dianggap memiliki kelemahan, terlebih dengan banyaknya petugas penyelenggaranya yang wafat ­dalam tugas. 

“Sehingga dari model pelaksanaan pemilu serentak dari MK, opsi  pemilihan umum tingkat nasional dan daerah dipisahkan,” katanya.

Sebelumnya, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK 55/2020 menyatakan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: pertama, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.

Kedua, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali kota. Ketiga, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Wali kota. 

Keempat, pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan. Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali kota.

Kelima, pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali kota.

Keenam, pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.(Ml/HH/*)

Add Comment