Jakarta Harus Jadi Pusat Bisnis tanpa Banjir
JAKARTA ( 25 Februari): Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan perhatian ekstra terhadap Jakarta sebagai Ibukota Negara, sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Perhatian khusus tersebut selain jaminan keamanan juga jaminan dari gangguan lain seperti banjir.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengemukakan itu di Jakarta, Selasa (25/2) menanggapi banjir yang merendam Jakarta dalam beberapa hari ini. Banjir tersebut selain menghambat pelayanan publik, juga mengurangi mobilisasi para karyawan dan pekerja, memperlambat transportasi publik serta mengganggu aktivitas bisnis di sentra-sentra perdagangan Ibukota.
"Ibukota Jakarta ini harus benar-benar dikelola secara serius. Memalukan Ibukota Negara berulang kali dilanda bencana banjir. Kalangan bisnis bisa saja akan serius mempertimbangkan untuk berdagang di Jakarta, jika setiap kali hujan selalu diikuti banjir," kata Legislator NasDem tersebut.
Dia mengingatkan agar jangan muncul saling tuding antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI seolah-olah ada kluster khusus Pemerintah Pusat dan ada kluster khusus Pemprov DKI yang tidak boleh dimasuki pihak lain. Kebersamaan mengelola Jakarta sangat diperlukan.
"Ketika perekonomian kita sekarang berada di tengah tekanan, justru kebersamaan itu diperlukan," katanya.
Jakarta, ungkap Sekretaris DPW NasDem Jakarta itu, adalah barometer bisnis Indonesia. Jika barometer tersebut sering diganggu oleh banjir, tentu saja akan mengendurkan aktivitas perdagangan yang pada akhirnya mengurangi minat investor. Sementara di sisi lain ada tawaran yang lebih kompetitif dari negara lain.
"Di negara lain juga ada hujan, tetapi tidak sampai menimbulkan banjir yang mengganggu aktivitas bisnis. Atau juga terjadi banjir tetapi cepat kering. Jangan lupa, banjir juga masuk dalam salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara," tambahnya.
Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini semakin sering dilanda banjir. Kawasan-kawasan yang sebelumnya tidak tersentuh banjir, kini mengalaminya. Peristiwa ini, katanya, semestinya mendorong Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI khususnya duduk bersama membuat program untuk mengatasinya.
"Ibukota Negara kelak boleh saja pindah, tetapi pusat bisnis kan masih tetap di Jakarta. Kalau banjir terus menerus seperti ini, lama-lama pusat bisnis juga ikut pindah," pugnkasnya.*
