a

Sibuk Nyaleg Hamdhani Utamakan Tugas Pokok DPR

Sibuk Nyaleg Hamdhani Utamakan Tugas Pokok DPR

PADANG (21 Maret): Kesibukan sebagai caleg petahana DPR RI dari Partai NasDem Dapil Kalimantan Tengah nomor urut 1, tidak menghalangi Hamdhani menjalankan tugas pokoknya sebagai anggota Komisi VI DPR RI. Buktinya pada Selasa (19/3), Hamdhani memimpin rombongan Komisi VI DPR melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat.

“Sebagai wakil rakyat, tugas pokok kunker (kunjungan kerja) ke wilayah tugas di seluruh Indonesia wajib hukumnya dijalankan. Jadi, meski sibuk sebagai caleg, sekaligus anggota DPR asal Kalteng, tidak boleh lupa tugas utama,” kata Hamdhani dalam rilisnya yang dikirim ke partainasdem.id, Rabu (20/3).

Ditemani Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Hamdhani memimpin rombongan anggota Komisi VI DPR RI, mengecek ketersediaan beras di Sumatera Barat. Rombongan meninjau gudang Divisi Regional Bulog Sumbar, di Padang. 

Kepada jajaran Bulog, dan pemerintah daerah, anggota Badan Legislasi DPR itu menekankan agar ketersediaan beras harus sesuai ketentuan.

“Jangan sampai membagikan beras sejahtera (Rastra) yang program pemerintah untuk masyarakat dengan beras kadaluarsa.  Negara tidak boleh memberikan masyarakat beras berkutu dan sudah menguning. Makanya kami lakukan pengecekan di setiap gudang termasuk di Sumbar ini. Kami akan terus pantau,” tegas Hamdhani, anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.

Hamdhani juga mengatakan, kunjungan itu sekaligus untuk memastikan ketersedian beras, baik itu stok beras maupun pendistribusiannya.  Komisi VI sebagai mitra Bulog juga telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia. 

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, Hamdhani menyebutkan, di daerah-daerah, termasuk di Sumbar, ketersediaan beras aman. Tidak ada kekurangan. Termasuk stok beras di gudang-gudang di Indonesia. Tidak perlu khawatir dalam menyongsong Ramadan dan Lebaran 2019.

Mengenai impor beras yang selalu menjadi polemik, Hamdhani menyebutkan, impor diperbolehkan, namun harus melihat situasi dan ketersediaan stok. Kuota impor pun harus diatur supaya tidak membuat harga beras produksi petani menurun.  

Tetapi, saat ini, kata dia, impor beras tidak perlu. Kalaupun harus impor, tidak perlu banyak-banyak, cukup 15%, sekadar untuk menjamin ketersediaan stok nasional.

“Presiden sudah arahkan agar tidak banyak impor. Kecuali untuk memenuhi kebutuhan hari-hari besar, seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun baru,” jelasnya.(*)

Add Comment