NasDem Desak Pemda segera Perbaiki Jalan Swadaya Warga
DONGGALA (17 Februari) : Anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi NasDem Muhammad Masykur menyatakan masih banyak pekerjaan rumah yang mesti segera direspon oleh pemerintah daerah, khususnya infrastruktur jalan di wilayah terpencil, seperti di Desa Tinauka Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Masykur mengemukakan itu saat meninjau kondisi infrakstruktur di Desa Tinauka, baru-baru ini. Menurut Pangka, tokoh masyarakat, salah satu permasalahan utama adalah jalan yang menghubungkan antardusun dua dan dusun tiga.
Jalan tersebut, dibuka secara swadaya gotong royong untuk memudahkan mobilitas warga karena jalan trasmigrasi membuat warga harus memutar jauh dan rawan.
"Karena dibuka secara swadaya, jadi ya kita semua tahu pasti tidak layak dan serba kekurangan. Tiap kali hujan jadi kubangan. Kemudian kami timbun lagi, tapi tidak tahan lama rusak lagi dan kembali seperti kubangan," ungkap Pangka.
Ditambahkan, karena kondisi jalan seperti itu maka tidak bisa sembarang dilalui kendaraan bermotor. "Apalagi bagi perempuan karena tidak aman dan rawan celaka. Pernah ada ibu yang terpaksa harus melahirkan di tengah jalan karena saat dibawa tidak bisa lagi sampai di Puskemas Pembantu (Pustu)," ceritera Pangka.
Menurut Masykur, melihat kebutuhan perbaikan jalan penghubung antardusun sebenarnya tidak berat-berat amat. Apalagi yang diharapkan warga bagaimana agar bisa dilalui dengan aman.
Masykur berharap pemerintah daerah bisa potret kondisi tersebut. Bahwa ada jalan yang dibuka secara swadaya oleh warga namun tidak layak dilalui sehingga tugas pemerintah daerah menjadikannya mantap.
"Karena apa pun itu, kehadiran negara selalu dinanti warga. Wujud negara hadir jika sudah nampak berupa realisasi atas pemenuhan kebutuhan mendesak warga," jelas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Kabupaten Sigi tersebut.
Apalagi sesuai yang dituturkan warga, tambah Masykur, dari tahun ke tahun potret seperti ini sudah dialami, termasuk urunan biaya swadaya perbaikannya dalam jumlah terbatas di lokasi transmigrasi.
"Percepatan pembukaan akses jalan sebagai arus mobilitas warga di wilayah pinggiran memang sudah sepatutnya dipacu dan diselaraskan dengan program pemerintah pusat, yakni visi pembangunan kawasan pinggiran," jelas Masykur. (*)
