NasDem Sulteng Minta Paket Kebijakan Ekonomi XVI Tetap Diawasi
PALU (27 November): Partai NasDem Sulawesi Tengah menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diterbitkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan HM Jusuf Kalla lebih bertujuan merangsang investasi untuk masuk ke Indonesia.
"Tujuannya menghimpun pendanaan untuk masuk ke Indonesia guna menggerakkan ekonomi," ungkap Muslimun, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu, Selasa (27/11).
Lebih jauh Muslimun menjelaskan, Kemenko Perekonomian telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 untuk mempermudah investasi asing pada 54 sektor, di antaranya pertambangan migas dan SDA seperti perikanan, kehutanan, dan lainnya pada 16 November 2018.
"Kita tahu krisis global lagi berkepanjangan. Di sisi lain keterpurukan ekonomi membuat situasi semakin sulit, makanya pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan beberapa kebijakan," jelas Muslimun.
Selain itu, lanjut Muslimun, kebijakan soal divestasi pertambangan ini bertujuan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, namun berinvestasi tetap harus ramah lingkungan, investor harus mengikuti rel-rel yang sudah ditetapkan.
Di Sulteng, jelas Muslimun, banyak potensi sumber daya alam (SDA) yang bisa ditawarkan ke investor asing namun karena kebijakan sudah di tangan pemerintah provinsi, maka kewenangannya diambil alih pemerintah daerah.
"Praktik birokrasi masih berbelit-belit di daerah karena mental birokrat belum berubah, makanya banyak pengusaha merasa dipersulit dengan birokrasi," urai Muslimun.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng Muhammad Masykur mengatakan kebijakan itu mesti ditempatkan sesuai porsinya.
"Karena UUD 1945 sudah tegas mengaturnya. Jadi ruang untuk investasi asing tidak boleh semata-mata diberikan 'karpet merah'," kata Theo, sapaan akrab Masykur.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Sigi itu menambahkan bahwa dia bukannya tidak sependapat dengan kebijakan paket ekonomi yang akan membuat investor asing itu mengalir, namun untuk kondisi Sulteng juga perlu dilihat secara jernih dan komprehensif bahwa SDA apalagi yang akan diberikan ke pihak asing.
"Yang ada saat ini lebih banyak dikuasai asing. Saya kira mesti hati-hati menerapkan kebijakan ini," kata Theo sambil menambahkan bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah mengawasi secara baik perusahaan-perusahaan asing, baik yang sudah eksploitasi, maupun eksplorasi.(Ant./*)
