Martin Ungkap Peran NasDem dalam Berantas Korupsi di Indonesia
Martin Ungkap Peran NasDem dalam Berantas Korupsi di Indonesia
JAKARTA (26 November): Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Martin Manurung SE MA menyikapi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan sejak KPK berdiri 18 tahun lalu perilaku korupsi di Indonesia belum mengalami perubahan berarti.
Bahkan dalam Seminar Nasional 'Korupsi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa' di Kampus UMY, Yogyakarta, pekan lalu, Alex menyebutkan perilaku korupsi justru semakin banyak seperti kepala daerah yang melakukan korupsi hingga terkena OTT.
Menurut Martin, biaya super tinggi yang dibutuhkan kandidat dalam mengikuti pemilihan kepala daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi.
Martin meminta permasalahan maraknya kepala daerah yang terjerat dalam lingkaran korupsi harus dilihat secara menyeluruh. Martin meyakini setoran awal mahar politik dari kandidat ke partai politik agar dapat dicalonkan merupakan akar masalahnya.
“Survei dari Indikator Politik menyebutkan biaya untuk mahar mencapai 30-50% dari total biaya kandidat kepala daerah," ungkapnya, kepada wartawan, Minggu (25/11).
Masih kata Martin, permasalahan korupsi kepala daerah untuk saat ini tidak bisa diatasi apabila hanya mengandalkan penangkapan.
“Bila hanya fokus pada penindakan, maka persoalan korupsi kepala daerah akan menjadi lingkaran setan yang tidak berujung,” katanya.
Martin yang juga caleg DPR RI Dapil Sumut II nomor urut 1 ini melihat setelah calon kepala daerah tersebut berhasil mendapatkan persetujuan untuk dicalonkan oleh partai politik, maka akan menghadapi masalah berikutnya, yakni perilaku pemilih.
"Berbagai survei saat pilkada menunjukkan lebih dari 50% pemilih pada kabupaten/kota di Indonesia mengharapkan imbalan, bahkan uang, untuk mereka memberikan suaranya. Di Sumut persentasenya mencapai lebih dari 70%," ungkapnya.
Tuntutan biaya yang besar itu, kata Martin, membuat para calon kepala daerah mencari sumber pembiayaan lain di antaranya meminta kepada para kontraktor dengan kesepakatan berbagai proyek ketika menjabat nantinya.
"Kolaborasi pebisnis dan para calon kepala daerah inilah yang kemudian melahirkan berbagai praktik yang bisa berujung pada kasus-kasus korupsi," ujarnya.
Untuk itu Martin melihat bahwa permasalahan korupsi di tanah air ini terletak di hulunya. Ia meminta kepada para lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menolak politik uang.
Selanjutnya, menurut Martin, setelah memberikan edukasi lembaga penegakan hukum ini juga perlu melakukan pengawasan dan penindakan apabila praktik tersebut masih terjadi.
"Mereka juga harus bertindak di hulu yaitu saat proses seleksi dan pemilihan sebagaimana diuraikan di atas,” ungkapnya.
Martin menyatakan Partai NasDem sudah memulai gerakan politik tanpa mahar yang menjadi pelopor dalam seleksi kepala daerah tanpa bayaran sepeser pun. Dengan kriteria penilaian berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam membangun daerah.
Tujuannya, lanjut Martin, adalah supaya mampu memberikan pengaruh kepada partai-partai politik lain untuk menurunkan biaya tinggi saat pilkada selain juga memberikan calon pemimpin terbaik bagi masyarakat.
“Apabila kita secara bersama-sama (partai politik, penegak hukum dan masyarakat) meminimalisasi permasalahan ini di hulu, maka kita bisa memutus lingkaran setan korupsi kepala daerah," pungkasnya.(*)
