Indonesia Jadi Contoh Dunia dalam Mengelola Hutan Hujan Tropis
YOGYAKARTA, (24 April): Berbagai langkah koreksi yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta menurunnya angka deforestasi mendapat apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak. Keberhasilan itu bahkan menjadikan negara Indonesia sebagai contoh bagi negara lain di dunia dalam mengelola hutan hujan tropis.
Hal tersebut tersaji di hadapan para delegasi dari 20 negara pemilik hutan hujan tropis di Asia-Pasifik yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik (KTT APRS) ke-3 yang berlangsung hari Senin (23/4) di Yogyakarta.
BACA JUGA : Siti Nurbaya Pimpin Pertemuan Bilateral denganDelegasi Tiga Negara
Sebagai tuan rumah sekaligus menjadi keynote speaker, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan hutan Indonesia telah memberi kontribusi sebesar 17,2% dari target NDC, yaitu mengurangi 29% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2030.
''Kita berupaya menurunkannya menjadi 0,45 juta Ha pada 2020, hingga 0,35 juta Ha pada 2030,'' terang Menteri Siti yang juga politisi NasDem ini.
Dalam tiga tahun terakhir, lanjut Menteri Siti, Indonesia telah berhasil mengurangi deforestasi dari 1,09 juta Ha menjadi 0,61 juta Ha untuk tahun 2016 dan 0.479 juta ha untuk tahun 2017.
Melalui program perhutanan sosial pemerintah juga telah berhasil menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan seluas 12,7 juta Ha.
''Perhutanan Sosial memberikan akses legal kepada masyarakat selama 35 tahun dan dikelola oleh kelompok tani hutan. Negara hadir melalui pembentukan kelembagaan, tata kelola hutan dan tata kelola usaha,'' kata Menteri Siti.
Dalam konferensi bertajuk ‘Melindungi Hutan dan Masyarakat, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi’ itu juga menunjukan bahwa Indonesia telah berhasil menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia yang menerbitkan lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) terhadap produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa.
Menteri Siti melanjutkan, untuk menerapkan pengelolaan hutan produksi secara lestari, Indonesia juga telah mengaplikasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh dari sumber yang memenuhi aspek legalitas.
''Berbagai kebijakan ini dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai komitmen politik dan untuk menjaga segenap rakyat Indonesia,'' ujar Menteri Siti.
Blue Carbon Economy untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi salah satu topik bahasan pada konferensi kali ini untuk juga dapat mencegah terjadinya abrasi di kawasan hutan mangrove.
Turut hadir pada konferensi kali ini para Menteri dan Duta Besar dari negara sahabat, organisasi swasta, Akademisi, pihak swasta serta melibatkan peneliti-peneliti hutan, lahan gambut, mangrove dan karbon biru, kehutanan masyarakat, ekowisata dan konservasi, hutan produksi, investasi, dan perdagangan.(*)
