a

Ini Rekomendasi Rakorwil Pemenangan Pemilu NasDem Sulsel

Ini Rekomendasi Rakorwil Pemenangan Pemilu NasDem Sulsel

MAKASSAR, (19 Februari): Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan (Sulsel) usai menggelar rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) pemenangan pemilu 2018-2019 di Makassar, Minggu (18/2). Rakorwil dilaksanakan sebagai bentuk konsolidasi struktur dalam menghadapi Pemilu.

Irfan Jaya, Ketua Bappilu DPW NasDem Sulsel mengungkapkan bahwa Rakorwil telah sukses dilaksanakan dengan melahirkan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk mematangkan persiapan menghadapi momen politik ke depan.

"Rakorwil sudah kita laksanakan sebagai bentuk persiapan menghadapi pilkada 2018 dan pilcaleg 2019. Beberapa poin rekomendasi telah dihasilkan untuk ditindaklanjuti," urai Irfan Jaya.

Berikut ini hasil Rekomendasi Rakorwil Pemenangan Pemilu DPW NasDem Sulsel. Pertama, bagi DPD yang struktur pengurusnya belum lengkap atau masih butuh perombakan struktur agar segera melengkapi struktur kepengurusan paling lambat 22 Februari 2018.

Kedua, tiap DPD wajib melaksanakan rapat konsolidasi pilkada 2018 dan pilcaleg 2019 dengan Pengurus DPD, KSN tingkat Kabupaten/Kota dan bacaleg sebagai tindak lanjut dari hasil rakorwil Bappilu DPW NasDem SulSel selambat-lambatnya tanggal 25 Februari 2018.

Ketiga, bagi DPD yang belum mencukupkan rekrutan bacaleg minimal 150% agar segera merekrut dan mencukupkan jumlah bacaleg sehingga mencapai 150% selambat-lambatnya 11 Maret 2018.

Empat, bagi DPD yang belum merekrut bacaleg perempuan sesuai aturan kuota (30%) di setiap dapil maka wajib segera memenuhi kuota bacaleg selambat-lambatnya 11 Maret 2018.

Lima, Tiap DPD wajib membentuk dan atau menyempurnakan pengurus KSN dan melakukan pelatihan KSN selambat-lambatnya 28 Februari 2018 (khusus yang berpilkada) untuk yang tidak berpilkada 11 Maret 2018.

Enam, bagi pengurus DPD, pengurus KSN tingkat kabupaten/kota dan seluruh bacaleg dari Partai NasDem yang wilayahnya sedang menghadapi Pilkada 2018 maka wajib terlibat dan aktif dalam memenangkan calon usungan partai.

Dan yang ke tujuh, apabila ada pengurus DPD, pengurus KSN, atau Bacaleg NasDem yang di wilayahnya sedang menggelar Pilkada dan terbukti tidak mendukung bahkan mendukung calon lain di luar dari calon kepala daerah usungan partai NasDem, maka pengurus DPD harus mengambil langkah tegas untuk oknum yang bersangkutan. (*)

 

Add Comment