Presiden Harus Tahu Risiko Dilarangnya Cantrang
JAKARTA, (3 November): Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Pertanian dan Maritim Emmy Hafild melakukan Ekspedisi Bahari di pesisir utara Pulau Jawa untuk mendapatkan fakta nyata terhadap nelayan yang berdampak aturan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.
Emmy Hafild mengatakan kegiatan ini dilakukan selama tiga hari mulai 1 sampai 3 November 2017 dengan menelusuri lima titik pesisir wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
"Ada dua hal yang kami temukan, antara lain cantrang itu emang mayoritas dan dia menghidupi puluhan ribu hingga ratusan ribu orang, sehingga ini menjadi motor utama perekonomian di Jawa Tengah dan Pantura," ujar Emmy, Jumat, 3 November 2017.
Perempuan mantan aktifis LSM ini menjelaskan, alat tangkap selain cantrang, misalnya purse seine atau pukat cincin dianggap lebih mahal dan tidak ekonomis. Tambah Emmy, seluruh hasil tangkapan cantrang laku dijual dan mampu meningkatkan kesejahteraan, baik dari pemilik, kapten kapal, maupun ABK. Bahkan, buruh-buruhnya seperti buruh (bongkar muat ikan).
Lebih jauh dijelaskan Emmy, jika aturan pelarangan cantrang itu karena dianggap merusak lingkungan laut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu ikut melakukan uji petik seperti yang diminta nelayan.
"Dalam uji petik itu ada dua hal yang kami ingin lihat. Pertama bagaimana cantrang itu dioperasikan, apakah memang cara beroperasinya itu merusak lingkungan atau tidak. Kedua mengenai ikan yang ditangkap," jelas dia.
Seharusnya, kata Emmy, pemerintah terlebih dahulu menganalisa dampak yang ditimbulkan sebelum mengeluarkan suatu kebijakan. Jika berdampak negatif, maka harus dibuat rencana mitigasi serta peta jalan.
Oleh karena itu, tambah Emmy, sebagai partai pendukung pemerintah tentu memberi rekomendasi dan solusi kepada Presiden Joko Widodo. Aturan pelarangan cantrang harus memiliki alternatif rencana lain untuk antisipasi dampak yang ditimbulkan.
"Dengan cara seperti itu, Presiden akan mengambil keputusan apakah dia akan ambil alih kalau sekiranya menterinya enggak mau itu dicabut. Karena Presiden tahu ini resikonya besar sekali. Resiko ekonomi, sosial itu besar," pungkasnya.(*)
