Pemerintah yang Menjaga Negara bukan Ormas
JAKARTA, (27 Oktober): Sudah seharusnya pemerintah yang memiliki
tafsir tunggal soal anti-Pancasila. Pemerintah memiliki kewajiban untuk
menjaga konstitusi dan ideologi negara. Hal demikian disampaikan Sekjend
Partai NasDem Johnny G Plate terkait tafsir tunggal anti-Pancasila.
“Jadi memang yang memiliki (tafsir tunggal anti-Pancasila) tugas pemerintah,” tegas Johnny, Kamis (26/10).
Lebih jauh Johnny memaparkan, ada logika terbalik ketika pemerintah
justru disetarakan dengan ormas yang diatur pemerintah. Pemerintah,
lanjut dia, memiliki kewajiban menjaga dan memayungi ormas yang ada di
Indonesia yang berarti berada di posisi atas Ormas dalam pandangan
apapun. Pemerintah, tambah Johnny, boleh membuat penafsiran karena
pemerintahlah yang menjaga negara.
“Menjamin semua Ormas menjaga kegiatannya di dalam payung ideologi dan konstitusi negara,” jelas dia.
Oleh karena itu, politisi NasDem ini mengatakan pemerintah harus
memberikan jaminan untuk kegiatan berjalan dengan baik, dan harus
mengawasi ormas-ormas sehingga terbitlah Perppu tersebut. Apabila ada
ormas yang melaksanakan kegiatannya menabarak ideologi dan konstitusi,
pemerintah yang harus punya penafsiran tetap soal pelanggaran dari Ormas
tersebut.
“Yang menjaga negara ini kan Pemerintah bukan ormas. Kami ini kan
juga parpol, parpol di bawah negara juga. Tapi kalau KPU bilang ke
Parpol agar jangan ikut pemilu, emang KPU harus ke pengadilan dulu?
Partai ini boleh ikut apa nggak?” pungkas Johnnya. (*)
