Pelaksanaan Pilkades Kabupaten Bandung Perlu Diawasi

Pelaksanaan Pilkades Kabupaten Bandung Perlu Diawasi

SOREANG, BANDUNG (6 Oktober): Pembina Asosiasi Perangkat Desan Seluruh Indonesia (Apdesi) yang juga Ketua Tim Pemenangan Pilkades Kabupaten Bandung dr. Atang Irawan bersama pengurus Apdesi melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkades 2017 yang akan digelar 15 Oktober Mendatang.  Evaluasi ini dilakukan bersama Komisi A DPRD Kabupaten Bandung dan Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung di Kantor DPRD Kabuapten Bandung, Rabu (04/10).

Doktor Atang Irawan yang juga Bakal Calon Legislatif Partai NasDem menuturkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) perlu dievaluasi.

“Pertama ada kades-kades yang dianggap tidak lulus seleksi sehingga timbul pertanyaan ada apa dibalik test seleksi pilkades tersebut?. Kedua pelaksana tugas (plt) melebihi 3 bulan atau pejabat sementara (pjs) melebihi 3 bulan, sehingga hal ini menyalahi undang-undang. Kemudian ada plt dan pjs yang mencalonkan diri, ini jelas merugikan incumbent,” protes Atang.

Lebih jauh Atang yang juga Wakil Ketua BAHU NasDem ini mempertanyakan banyak hal prinsip seperti pelaksanaan tugas kades oleh plt dan atau pjs tidak berjalan dengan baik. Bahkan ditambahkan Atang, di beberapa desa banyak anggaran desa yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Belum lagi panwas (panitya pengawas) yang tidak berjalan dengan baik dalam melaksanakan pilkades. Begitupun dengan banyaknya petahana yang terdiskriminasi oleh kebijakan panitia,” tukas atang.

Disamping evaluasi persiapan pilkades Oktober 2017 mendatang, dr Atang juga mengingatkan bahwa sebaiknya persiapan pilkades untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 harus dipersiapkan secara matang.

“Karena jika sesuai dengan ketentuan Permendagri, Kabupaten Bandung sudah 2 kali melaksakan pilkades, yaitu tahun 2015 dan 2017, sehingga tinggal 1 kali lagi. Jika dilaksanakan 1 kali lagi, maka akan terjadi plt dan tau pjs yang melampaui waktu, dan kesiapan pjs serta anggaran untuk 200 pilkades di 2019,” papar Atang.

Sekretaris Mahkamah Partai NasDem itu juga menjelaskan, semua pihak perlu memperhatikan agenda nasional karena pada 2019 nanti adalah tahun politik yang biasanya di daerah di himbau untuk tidak melaksanakan pemilihan kades sampai agenda politik nasional berahir.

Setelah melakukan rapat evaluasi, dr Atang dan seluruh pengurus apdesi melakukan kunjungan ke 22 Kades untuk memonitoring persiapan dan pelaksanaan pilkades.(*)