Program Basuki-Djarot Sangat Islami
JAKARTA (14 April): Warga DKI Jakarta sebagai pemilik suara dalam pilkada, diharapkan tidak terpengaruh dengan berbagai provokasi dan ancaman dari kelompok tertentu. Memilih pemimpin di DKI Jakarta pertimbangannya itu soal sosok yang sudah terbukti kinerjanya, yakni membawa perbaikan dan kemajuan bagi Jakarta atau tidak.
“Tentu Pak Basuki dan Pak Djarot sudah membuktikan banyak perbaikan di Jakarta. Sungai yang tadinya kotor dan bau karena berisi limbah akibat pembuangan sampah sembarangan, sekarang sudah ada pasukan oranye yang membersihkan. Pembangunan jelas terlihat, pembangunan manusianya juga konkret ada KJP. Bahkan ada KJP khusus santri. Jadi mau cari yang bagaimana lagi kalau yang ada sekarang ini sudah cukup bagus?” ujar Nusron Wahid, di Jakarta, Kamis (13/4).
Nusron mendampingi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam ‘Silaturahmi dan Pengajian Sahabat Ahok-Djarot'.
Lebih lanjut Nusron menuturkan pihak yang mengancam rakyat agar tidak memilih Ahok-Djarot, tidak menghargai keberagaman. Ia heran dengan pihak yang menuding Ahok-Djarot tidak islami. Menurut mantan anggota DPR tersebut, Ahok-Djarot justru menggulirkan bayak program yang menguntungkan umat Islam.
“Kalau mau bicara soal program yang islami, jelas buktinya dalam kepemimpinan Basuki-Djarot, banyak program yang keberpihakannya jelas terhadap umat Muslim. Marbot dan imam masjid diumrahkan, petugas yang memandikan jenazah juga nanti secara bertahap akan diumrahkan semua. Terus, kalau kita lihat sekarang di Balai Kota ada masjid megah. Di Daan Mogot juga dibangun masjid megah. Kalijodo yang dulu menjadi tempat maksiat, sekarang menjadi ruang publik terpadu ramah anak dan wahana bermain serta wahana olahraga. Kurang islami bagaimana lagi program seperti itu?” papar Nusron yang disambut antusias ratusan perserta pengajian.
Sementara itu, Djarot mengungkapkan bahwa dalam kepemimpinannya bersama Ahok selalu berpegang pada prinsip atau di jalan PBNU. Ia menyebut P untuk Pancasila, B untuk Bhinneka Tunggal Ika, N untuk NKRI, dan U untuk UUD 1945.
Pada kesempatan itu, Djarot juga menceritakan sudah menjadi tugasnya bersama dengan Ahok untuk mengamankan uang rakyat agar tidak dikorupsi. Lantaran untuk menjaga uang rakyat agar tidak diselewengkan, sambungnya, pihaknya pernah memiliki hubungan tidak baik dengan DPRD DKI.
“Kenapa Pak Basuki dan saya sempat tegang dengan anggota DPRD DKI, ya karena kita tidak terima anggaran dibuat tak karuan. Masa anggaran yang tidak bermanfaat kita temukan sampai Rp12,3 triliun. Kita tidak mau anggaran buat membeli barang-barang yang tidak ada manfaatnya,” tegas Djarot, seperti dikutip dari mediaindoneisa.com.
Ia mengungkapkan seperti di sebuah sekolah ada yang membeli peralatan fitness, namun peralatan yang mahal tersebut malah tidak terpakai. Padahal menurutnya APBD itu bisa dilakukan untuk mensubsidi masyarakat seperti untuk KJP dan para lansia yang ingin menaiki Transjakarta.
“Tugas kami mengamankan uangnya rakyat agar tidak digerogoti dan supaya APBD itu tidak jatuh (ke alokasi yang tidak benar). Kenapa kita lakukan semua itu? Karena itu berasal dari uang rakyat yang kita selamatkan lalu kita kembalikan ke rakyat,” pungkasnya.(*)
