Guncangan Politik Kasus KTP-el Hanya Sementara
JAKARTA (9 Maret): Proses hukum penuntasan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) harus dihormati semua pihak. Kasus mega korupsi proyek KTP-el yang menyeret sejumlah politikus ini disebut-sebut berpotensi menggangu situasi politik di Tanah Air.
Menanggapi kekhawatiran tersebut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakanb bahwa hal itu sifatnya sementara dan merupakan konsekuensi logis dari upaya penegakkan hukum.
"Tetapi masalah mengganggu itu dalam kaitan tentang apa? Mungkin terganggu mekanisme koordinasi, sinkronisasi sesaat karena kesibukan barang kali menghadapi peradilan ataupun lembaga-lembaga penegak hukum. Untuk stabilitas nasional saya harapkan tidak membawa guncangan luar biasa," ujar Surya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (09/03).
Hari ini merupakan sidang perdana kasus dugaam korupsi proyek KTP-el di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam agenda pembacaan dakwaan JPU memang menyebutkan sejumlah nama yang terlibat dalam proyek tersebut, diantaranya pejabat negara yang juga memimpin partai politik berpengaruh.
Surya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah bergulir dan menghargai asas praduga tak bersalah.
"Kita hargai apapun keputusan keputusan peradilan. Saya berharap berjalan lancar dan masyarakat menantikan peradilan terbuka," tandasnya. (*)
